Menkeu Sri Mulyani mengatakan dana subsidi energi sebesar Rp502 triliun akan habis dalam waktu dekat.

Presiden Joko Widodo mengatakan angka inflasi yang masih terjaga ini karena didukung oleh harga bahan bakar minyak (BBM) yang hingga kini belum naik.

Jumlah Rp336,7 triliun tersebut terdiri atas Rp208,9 subsidi energi dan Rp126,0 triliun untuk kompensasi energi.

Pemerintah mengalokasikan subsidi sebesar sebesar Rp297,18 dalam RAPBN 2023. Sebesar Rp210,6 triliun subsidi energi dan Rp86,5 triliun subsidi non energi.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi memamerkan bahwa APBN 2022 surplus mencapai Rp106 triliun sehingga mampu mengucurkan subsidi energi hingga Rp502 triliun.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan lonjakan kenaikan harga pangan dan energi akan membebani ekonomi Indonesia yang saat ini tengah pulih dari pandemi.

Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto khawatir manuver pemerintah yang berencana menaikkan harga BBM berisiko mengguncang daya beli masyarakat.

Ketua MPR Bambang Soesatyo membeberkan beban subsidi untuk bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite, Solar, dan LPG sudah menembus angka Rp502 triliun.

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia berharap masyarakat dapat memahami kondisi dari APBN 2022 yang relatif terbatas untuk menahan harga BBM.

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia meminta masyarakat untuk bersiap menghadapi potensi kenaikan harga BBM subsidi di tengah membengkaknya subsidi energi.

Menkeu Sri Mulyani menegaskan anggaran subsidi energi sebesar Rp189 triliun siap cair pada semester II/2022.

Realisasi subsidi untuk BBM dan LPG tercatat senilai Rp62,7 triliun, sementara itu, subsidi listrik tercatat senilai Rp26 triliun.

Pemerintah menyiapkan skenario terburuk dari lonjakan harga minyak mentah dunia terhadap subsidi energi.

PT PLN (Persreo) berharap percepatan konversi kompor induksi dapat menekan biaya impor LPG yang terlanjur membengkak akibat krisis energi tahun ini.

PT Pertamina Patra Niaga menaikkan harga jual LPG nonsubsidi di tingkat agen mulai 10 Juli 2022.