Permohonan Suharjito, penyuap eks Menteri KKP Edhy Prabowo, sebagai justice collaborator dikabulkan jaksa penuntut umum pada KPK, Rabu (7/4/2021).

Terdakwa penyuap eks Menteri KKP Edhy Prabowo itu juga dituntut untuk membayar denda senilai Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan.

Pengirim mengemas BBL dengan kayu triplek dan dilapisi karton guna mengelabui petugas.

Pengirim menyamarkan aksinya dengan menuliskan produk garmen seperti seprai, kaos dan celana pada karung kemasan yang hendak dikirim.

Eks stafsus mengakui adanya arahan dari mantan Menteri KKP Edhy Prabowo untuk mengeluarkan izin ekspor benur.

KPK memeriksa enam orang saksi untuk melengkapi berkas perkara eks Menteri KKP Edhy Prabowo.

Pada tahun lalu, terdapat 322.117 BBL hasil selundupan yang dilepaskan di wilayah kerja BPSPL Padang. BBL tersebut terbagi dalam 5 kali pelepasliaran.

Tujuh berasal dari pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), hingga seorang pedagang durian akan diperiksa untuk mengungkap kasus suap ekspor benih lonbster yang…

Pelepasliaran dilakukan setelah adanya koordinasi dengan Ditjen Pengelolaan Ruang Laut terkait rekomendasi penetapan lokasi pelepasliaran.

Pemanfaatan lobster selain memperhatikan aspek kelestarian, juga harus dilihat dari sisi ekonomi demi menunjang kesejahteraan nelayan dan pembudidaya lobster.

KPK memanggil dua saksi yaitu seorang karyawans wasta dan wiraswata untuk dimintai keterangan terkait kasus izin ekspor benih lobster di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Ketua Umum Federasi Pelaku Usaha Perikanan dan Kelautan (Ferpukpi) Kris Budihardjo mengatakan bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru perlu segera mengambil keputusan…

Penyidikan suap ekspor benih lobster mulai mengarah ke aliran dana suap yang diterima oleh eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

PT Perishable Logistics Indonesia mengklarifikasi hubungannya dengan PT Aero Ciitra Kargo, salah satu perusahaaan yang diduga terkait kasus suap eks Menteri Kelautan dan…

Mantan Menteri KKP Susi Pudjiastuti menanggapi pernyataan Hashim Djojohadikusumo yang menyebut kebijakannya untuk melarang ekspor benih lobster keliru.