Kemenhub mengkaji putusan MA yang memerintahkan sejumlah pasal dalam Peraturan Menteri (PM) No. 26/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum…

Kementerian Perhubungan akan menertibkan angkutan sewa khusus atau angkutan umum berbasis aplikasi yang tidak menjalankan kewajiban uji kelaikan kendaraan pada 1-2 bulan…

Rekomendasi kuota angkutan sewa khusus atau angkutan umum berbasis aplikasi, baru diberikan terhadap dua pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

BEKASI — Pengusaha angkutan umum perkotaan didorong memodernisasi sarana agar bisa bersaing dengan angkutan umum sewa berbasis aplikasi.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan peraturan gubernur (Pergub) yang akan mengatur angkutan umum berbasis aplikasi seperti taksi online tinggal diteken.

Kepala Kantor Perwakilan Daerah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPD KPPU) Surabaya Aru Armando meminta agar pemerintah tidak memberi aturan tarif batas bawah transportasi…

Sejumlah daerah menyiapkan aturan tentang angkutan umum berbasis online atau daring sebagai langkah penyesuaian terhadap revisi Peraturan Menteri Perhubungan No. 32 Tahun…

Pemprov DKI Jakarta akan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk mengimplementasikan revisi Permenhub No 32 Tahun Penyelenggraaan Angkutan Orang Dengan Kendaraan…

Konflik tansportasi eksisting dengan transportasi berbasis aplikasi hanya bisa diselesaikan dengan perbaikan perusahaan transportasi konvensional.

Anggota Komisi X DPR Reni Marlinawati mengingatkan, bahwa kebijakan pemerintah yang bakal meningkatkan tarif taksi online atau daring dinilai bakal mempengaruhi animo masyarakat,…

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memberi toleransi tiga bulan sebagai masa transisi bagi pelaku usaha angkutan sewa online dan taksi reguler untuk memenuhi ketentuan…

Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mendukung revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan…

Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat Dedi Taufik mengatakan, ada 11 poin yang menjadi dasar pengaturan yang akan dituangkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat untuk mengatur…

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat saat ini sedang menyusun Peraturan Gubernur (Pergub) yang akan mengatur angkutan umum berbasis aplikasi online.

Pemerintah, melalui Kementerian Perhubungan, mulai 1 April akan mengatur tarif taksi online berdasarkan revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan…