PADANG Pemerintah Provinsi Sumatra Barat memastikan segera mengeluarkan peraturan gubernur (Pergub) yang mengatur angkutan berbasis online atau dalam jaringan (daring) guna…

Organda menginginkan Mahkamah Agung tidak mengabulkan gugatan pihak-pihak tertentu terhadap beleid penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam…

Pemerintah Provinsi Sumatra Barat masih berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk mengeluarkan aturan penerapan Permenhub No.108/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang…

Organda berharap Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan yang baru tetap berada di tengah antara para pelaku usaha angkutan umum reguler dengan angkutan sewa khusus…

Perusahaan teknologi informasi penyedia jasa transportasi Grab menilai tarif batas bawah angkutan sewa khusus yang ditentukan oleh Kementerian Perhubungan masih terlalu tinggi.

Pemkot Manado menutup sementara kantor yang digunakan oleh perusahaan transportasi online yang beroperasi di Kota Manado pada Selasa (24/10/2017) lantaran belum memiliki…

Kementerian Perhubungan memastikan tarif batas atas dan bawah angkutan online menggunakan besaran yang pernah ditetapkan sebelumnya.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan tarif batas atas dan bawah pada angkutan sewa khusus (online) untuk menjaga keberlangsungan usaha angkutan umum.

Grab merilis data layanan berbagi tumpangan sepeda motor yang diberi nama GrabHitch Bike dan mengklaim berdampak positif mengurangi kemacetan di Jakarta.

Pemerintah mengumumkan rancangan revisi PM 26/2017 Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Ini poin-poinnya.

Asosiasi Driver Online (ADO) setuju dengan langkah Kementerian Perhubungan yang akan memutuskan penetapan tarif batas atas dan bawah angkutan sewa khusus berada di tangan…

Pemerintah membuat tim guna mengkaji rancangan revisi beleid angkutan umum tidak dalam trayek yang sudah ada, yang di dalamnya terdapat aturan mengenai angkutan sewa khusus…

Kemenhub dalam rancangan revisi peraturan PM 26/2017 akan membolehkan STNK angkutan sewa khusus menggunakan nama pribadi.

Tarif minimal penggunaan angkutan umum berbasis aplikasi sebesar Rp20.000 dalam revisi beleid yang sedang dibuat oleh Kementerian Perhubungan.

Kementerian Perhubungan siap melakukan uji publik revisi beleid angkutan umum orang tidak dalam trayek yang di dalamnya terdapat aturan mengenai angkutan umum berbasis aplikasi.