Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar mendorong revisi UU Kewarganegaraan, usai Menko Luhut mewacanakan pemberian kewarganegaraan ganda bagi diaspora.

Ditjen Imigrasi Kemenkumham mempermudah proses untuk mendapatkan surat keterangan keimigrasian (SKIM) sebagai salah satu persyaratan pewarganegaraan Indonesia.

Dari Makedonia Utara hingga Portugal, ini daftar negara yang tawarkan kewarganegaraan murah

Berikut beberapa negara yang memberikan kewarganegaraan yang mudah yang mungkin bisa menjadi pilihan Anda

Seiring berjalannya waktu dan timbulnya kebutuhan, terdapat hal yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan UU Kewarganegaraan dalam hal ini salah satunya tentang anak hasil…

Staf KJRI di Los Angeles mengatakan Orient mengaku tidak memiliki paspor AS saat mengajukan penerbitan paspor Indonesia kepada petugas KJRI.

Alasan kembali ke Indonesia tersebut disampaikan Orient melalui unggahan video yang tayang di Youtube.

Orient Patriot Riwu Kore, Bupati Sagu Rajua terpilih menjelaskan status WNI dan polemik dirinya sebagai warga negara AS.

Salah satu calon Bupati di Kabupaten Sabu Raijua, NTT, yang memenangkan Pilkada 9 Desember, yakni Orient P Riwu Kore dilaporkan berkewarganegaraan Amerika Serikat

Bawaslu menyatakan sudah dua kali mengajukan permohonan klarifikasi, namun tidak mendapatkan jawaban dari pihak Kemenkumham.

Tapi, bagi Anda yang memang berniat pindah kewarganegaraan Indonesia, informasi ini penting disimak untuk memudahkan.

Aliansi Pelangi Antar Bangsa mengusulkan agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Kewarganegaraan untuk bisa masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun…

Ribuan warga keturunan Indonesia yang mukim di Mindanao, Filipinan Selatan, dikukuhkan sebagai Warga Negara Indonesia.

Wacana kewarganegaraan ganda yang telah lama disuarakan para diaspora Indonesia, semakin mencuat setelah terungkapnya kepemilikan paspor AS oleh mantan Menteri ESDM Archandra…

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mendukung wacana dilakukannya revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI, karena merespons perkembangan di masyarakat.

Pemerintah dinilai sebaiknya memberikan kartu diaspora daripada menawarkan kewarganegaraan ganda kepada para diaspora Indonesia.