BPK merekomendasikan Sri Mulyani untuk menagih Rp58,85 miliar dana pemulihan ekonomi nasional yang tidak terserap tetapi belum dikembalikan oleh pemda.

BPK menemukan PNBP senilai Rp71,7 miliar belum masuk ke kas negara pada rentang 2021-2023.

Uang yang terselamatkan itu berasal dari hasil pemeriksaan hingga koreksi subsidi.

BPK menemukan permasalahan dalam perjalanan dinas para PNS sepanjang 2023 yang membuat negara rugi hingga Rp39,26 miliar.

BPS mengungkap 4.555 temuan dalam IHPS II 2021, yang memuat 6.011 permasalahan senilai Rp31,34 triliun.

Potensi tersebut berasal dari temuan sebanyak 6.970 masalah yang dicatat BPK.

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II tahun 2020 yang diterbitkan BPK, Kemenkop UKM mengusulkan calon penerima bantuan tidak didukung dengan data yang…

Apresiasi ini diberikan karena BPK telah menyelesaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2020 beserta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester I/2020 dengan…