Pemerintah Provinsi Sumatra Utara (Pemprov Sumut) menggelontorkan anggaran Rp10 miliar di tahun 2024 untuk perlindungan kepada 50 ribu pekerja rentan.

Pekerja rentan yang dimaksud adalah tenaga kerja sektor informal yang kondisi pekerjaannya memiliki resiko tinggi namun berpenghasilan sangat minim

Upaya promotif preventif secara konsisten terus dilakukan BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk komitmen dalam menekan angka kecelakaan kerja.

Pemerintah belum dapat memberikan perlindungan secara paripurna bagi kelompok rentan dimaksud. 

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menilai bahwa para pekerja berhak untuk mendapatkan jaminan sosial seperti pada umumnya selama masa pandemi Covid-19.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan dapat menerbitkan surat edaran yang tegas terkait perlindungan karyawan perbankan dalam penanggulangan pandemi virus corona oleh seluruh…

Sebuah perjanjian internasional baru diperlukan guna membasmi sejumlah pelanggaran seperti adanya pekerja anak dan perbudakan modern dalam rantai pasokan bisnis.