RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) dan Revisi UU Migas belum juga diselesaikan dan disahkan di penghujung periode DPR 2019-2024.

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Dwi Soetjipto angkat bicara terkait isu pembubaran SKK Migas dalam revisi UU Migas

Revisi UU Migas bakal mulai dibahas setelah Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (EBT) rampung diparipurnakan.

Energy Watch menilai secara umum tidak ada perubahan yang berarti untuk pengaturan usaha hulu migas di UU Omnibus Law.

Ketimpangan tak hanya terjadi pada kemiskinan, melainkan pada ketersediaan regulasi di sektor energi

Kabar Garuda Indonesia yang akan renegosiasi dengan pihak Boeing menjadi berita terpopuler di kanal Ekonomi Bisnis.com pada hari Jumat (22/3/2019).

Anggota Komisi VII DPR, Tjatur Sapto Edy mengatakan pembahasan RUU Migas saat ini masih menunggu Amanat Presiden (Ampres) dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). RUU Migas telah…

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai bahwa Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas) yang menjadi inisatif…

meragukan Rancangan Undang Undang Minyak dan Gas Bumi bisa diselesaikan tahun ini karena saat ini masih dalam proses harmonisasi di Badan Legislasi.

JAKARTA — Konsep badan usaha khusus minyak dan gas bumi berpotensi berbenturan dengan revisi Undang-Undang No. 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang kini memasuki…

Badan usaha khusus sektor minyak dan gas bumi akan menggantikan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) juga Badan Pengatur Hilir…

Pembahasan rancangan Undang Undang Migas harus segera dilakukan untuk menuntaskan berbagai persoalan di sektor energi, khususnya masalah tata kelola industri minyak dan gas…