PDNS 2 tidak mampu berbuat banyak ketika terinfeksi ransomware Lockbit 3.0. Padahal, proyek strategis tersebut menelan biaya ratusan miliar rupiah.

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menyebut bahwa kehadiran e-Katalog bagi pengadaan barang dan jasa pemerintah memangkas kasus korupsi yang terjadi.

Katalog konstruksi atau fisik yang mulai ditambahkan tahun ini di e-katalog merangsang tumbuhnya realisasi.

LKPP memastikan penayangan produk termasuk mobil listrik pada e-katalog harus memenuhi TKDN. Singkatnya, jika sudah ada produk lokal, impor utuh dilarang masuk.

Jokowi meminta seluruh jajarannya terus meningkatkan penggunaan APBN untuk membeli produk dalam negeri, sekaligus mendorong produk UMKM masuk e-Katalog.

Pemerintah Provinsi Jateng akan memacu penyerapan APBD dengan beberapa cara di antaranya lewat pemanfaatan e-katalog.

KSP mengapresiasi program digitalisasi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) pemerintah sebagai dukungan terhadap upaya pencegahan korupsi.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengatakan baru 22,4 persen pemerintah daerah (Pemda) yang membuat e-katalog lokal.

Bisnis, JAKARTA — Asosiasi Katalog Elektronik Nasional (AKEN) menargetkan terdapat 1 juta produk dalam negeri masuk e-katalog pemerintah dan nasional.

Asosiasi Katalog Elektronik Nasional (AKEN) menargetkan terdapat 1 juta produk dalam negeri masuk e-katalog pemerintah dan nasional.

Luhut akan memastikan minimal 436 pemerintah daerah telah memasukkan produk-produk UMKM unggulan daerah ke dalam e-katalog lokal, maksimal hingga Selasa 31 Mei 2002.

Terdapat 250 UMKM yang sebenarnya sudah masuk dalam e-katalog.

Presiden Jokowi memerintahkan target 1 juta UMKM masuk ke e-katalog LKPP harus tuntas pada tahun ini.

Menkop UKM Teten Masduki optimistis dapat memenuhi target Jokowi terkait 1 juta UMKM masuk dalam e-katalog LKPP pada 2022.

Jokowi menyebut UMKM masih kerap melalui proses yang lama, rumit, dan mahal dalam proses pengurusan SNI.

Kemenperin membidik Rp400 triliun atau 20 persen dari total anggaran belanja pemerintah, untuk masuk ke pembelian barang dalam negeri, khususnya yang ber-TKDN.