Beratnya tantangan yang menggelayuti bisnis BPR menuntut campur tangan stakeholders terkait untuk memastikan pemburukan kinerja tidak berlangsung lebih lama.
OJK memberikan penjelasan usai adanya temuan terkait aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana pada BPR dan BPR syariah yang berada dalam status pengawasan.
Usai libur lebaran 2024, terdapat satu bank syariah yang dicabut izin usahanya oleh OJK, yaitu Bank Perekonomian Syariah (BPRS) Saka Dana Mulia di Kudus.
Tercatat, sudah ada sembilan bank perekonomian rakyat (BPR) yang bangkrut di Indonesi serta membukukan kerugian serta kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL)
Asosiasi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) meminta OJK menunda pemberlakukan standar akuntansi yang baru kepada perusahaan di mana mestinya efektif 1 Januari 2025.
Bisnis, JAKARTA — Perkembangan digital di industri keuangan menjadi perhatian pelaku industri bank perkreditan rakyat untuk mengembangkan layanannya. Hanya saja, langkah…