IPO Media Nusantara Citra (MNCN) sempat terganjal aturan kepemilikan saham asing dalam PP No.50/2005 tentang lembaga penyiaran swasta 14 tahun silam.

Hingga pertengahan Maret 2022, tingkat kepemilikan asing pada Surat Berharga Negara (SBN) Indonesia tercatat sebesar Rp865,49 triliun atau 18,15 persen dari total surat utang.

Pada April, kepemilikan asing secara keseluruhan atas obligasi pemerintah AS mencapai US$7,070 triliun, naik dari US$7,028 triliun pada Maret.

Kepemilikan asing dalam surat berharga negara sepanjang semester I/2019 hampir menembus Rp1.000 triliun yakni Rp988,75 triliun atau naik 10,69% dibandingkan dengan akhir…

Asosiasi Real Estate Broker Indonesia mengharapkan agar perizinan untuk kepemilikan properti oleh warga asing dipermudah.

Jika ada wilayah di Indonesia yang propertinya banyak dimiliki oleh warga negara asing, Batam tentu salah satunya. Jaraknya yang berdekatan dengan negara tetangga Singapura…

Pemerintah tengah menyiapkan peraturan baru agar warga asing bisa lebih mudah memiliki satuan rumah susun (sarurun) atau unit apartemen. Selain bisa memiliki hak guna bangunan,…

JAKARTA Otoritas Jasa Keuangan akan mengkaji ulang kepemilikan asing pada perusahaan joint venture dan melakukan verifikasi atas kepemilikan tersebut paling lambat September…

Syarat kepemilikan asing dalam sebuah perusahaan menjadi salah satu kendala bagi perusahaan untuk melakukan penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO).

JAKARTA Kehadiran peraturan pemerintah tentang kepemilikan asing pada usaha perasuransian tidak kunjung terealisasi hingga hampir setahun tenggat berlalu.

Direktorat Harmonisasi II Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM, akhirnya merampungkan harmonisasi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kepemilikan…

JAKARTA — Proses harmonisasi rancangan peraturan pemerintah tentang kepemilikan asing pada usaha perasuransian diperkirakan rampung pada akhir bulan ini.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengusulkan porsi kepemilikan asing dalam perusahaan asing ditetapkan maksmimal 80%, tidak berubah dari aturan sebelumnya.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional berencana merilis fatwa terkait dengan sertifikasi kepemilikan asing yang selama ini dianggap belum memiliki…

Kalangan analis menilai relaksasi aturan pemilikan properti bagi warga negara asing (WNA) tidak akan berdampak signifikan terhadap prapenjualan emiten properti.

Investasi di bidang properti memang dihadapkan berbagai peraturan yang terkadang rumit.