Pemerintah harus menjamin penerapan zero cost untuk biaya penempatan PMI, termasuk jaminan bahwa ongkos pekerja benar-benar ditanggung oleh perusahaan, hingga ke level grass…

Seri KOS baru Telkom Indonesia (TLKM) mulai diperdagangkan pada 29 April 2021.

Adanya kendala dalam pembukaan pendaftaran program Kartu Prakerja gelombang keempat, mendapatkan kritik keras dari kalangan serikat pekerja.

Dewan Pengupahan Daerah diminta objektif melakukan survei pasar sebelum menentapkan nilai kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pedoman ketentuan upah minimun.

BISNIS.COM, JAKARTA—Kalangan pekerja mendesak pemerintah mempercepat penyelesaian regulasi operasional dan dilakukan uji publik untuk realisasi Badan Penyelenggara Jaminan…

BISNIS.COM, JAKARTA—Kalangan pekerja mendesak pemerintah mempercepat penyelesaian regulasi operasional dan dilakukan uji publik untuk realisasi Badan Penyelenggara Jaminan…

BISNIS.COM, JAKARTA—Indonesia tidak menegakkan Konvensi ILO No.29 tentang Kerja Paksa dan Konvensi ILO No.105 tentang Penghapusan Kerja Paksa.

BISNIS.COM, JAKARTA—Penyekapan 40 pekerja oleh pengusaha kuali di Kabupaten Tangerang merupakan wujud pembiaran pengawasan ketenagakerjaan pemerintah.

BISNIS.COM, JAKARTA--Momentum peringatan Hari Buruh Internasional pada 1 Mei dipergunakan Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) untuk mendesak penghapusan sistem bekerja…

BISNIS.COM, JAKARTA—Kalangan serikat pekerja/serikat buruh masih mengkhawatirkan para menteri terkait dengan ketenagakerjaan dan jaminan sosial tidak merespon dengan baik…

BISNIS.COM, JAKARTA—Pemerintah harus mengalokasikan Rp5 triliun dari APBN untuk membiayai pengembalian 250.000 pekerja anak per tahun.

BISNIS.COM, JAKARTA—Pemerintah tidak hanya menarik anak-anak dari pekerjaan terburuk untuk kembali ke sekolah, tapi juga menghapus pekerja anak dari tempat kerja.

BISNIS.COM, JAKARTA—Fokus utama pemberitaan di sejumlah media cetak pada hari ini, Kamis (28/3) sangat bervariasi, mulai dari opsi kebijakan BBM bersubsidi hingga kinerja…

BISNIS.COM, JAKARTA—Kalangan pekerja/buruh menuntut dalam proses penyusunan agenda Post Millennium Development Goals 2015, pemerintah harus memfokuskan APBN untuk penciptaan…

BISNIS.COM, JAKARTA—Kalangan pekerja/buruh akan turun ke jalan berdemo sehubungan dengan keputusan sementara pemerintah untuk nilai penerima bantuan iuran Badan Penyelenggara…

BISNIS.COM, JAKARTA—Rata-rata pekerja/buruh hanya dapat mengalokasikan 20% dari upah yang mereka terima saat ini untuk mengontrak rumah, sehingga dibutuhkan regulasi yang…