Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku tidak mempersoalkan jika Pemprov DKI mengalami kekalahan di PTUN terkait gugatan reklamasi Pulau G.n
Kuasa Hukum PT Muara Wisesa Samudra, anak usaha PT Agung Podomoro Land Tbk. Ibnu Akhyat mengatakan pihaknya tetap menghormati keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara…
Wakil Gubenur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menanggapi kekalahan gugatan reklamasi pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudra, DKI akan melakukan banding terkait keputusan…
Gugatan terkait proyek reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta telahh dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Mendengar hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta Basuki…
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) membatalkan izin reklamasi Pulau G yang diperpanjang kembali oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk PT Muara Wisesa Samudera,…
Mantan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Tbk Ariesman Widjaja segera memasuki proses persidangan terkait dengan dugaan keterlibatannya dalam kasus korupsi pembahasan…
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjajaja Purnama memprediksi pemerintah akan mendapatkan untung hingga Rp178 triliun dari proyek reklamasi di Pantai Utara Jakarta. n
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata tidak menyangkal adanya temuan satu lembar catatan keuangan 13 proyek PT Muara Wisesa Samudera terkait dengan biaya pekerjaan kontribusi…
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berencana mengadukan Koran Tempo atas pemberitaan tentang kewajiban tambahan dalam kasus reklamasi Teluk Jakarta ke Dewan Pers.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan perjanjian kewajiban tambahan yang bebankan kepada empat pengembang pulau reklamasi bukan barter.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sebelumnya sangat geram dengan bocornya informasi soal permintaan kepada pengembang PT Agung Podomoro Land Tbk.
Bakal calon gubernur DKI Jakarta Adhyaksa Dault menilai reklamasi pantai teluk Jakarta seharusnya dibangun dengan konsep keseimbagan dengan mengakomodasi kepentingan orang…
Revisi Rencana Detail Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2030 dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang akan diajukan oleh Pemprov DKI tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan reklamasi…
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan suap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil serta Raperda…
Penyidik KPK kembali menelisik dugaan keterlibatan Komisaris Agung Sedayu Grup Richard Halim Kusuma dalam dugaan suap pembahasan raperda Zonasi Wilayah Khusus dan Pulau-Pulau…