Pemprov DKI Jakarta tidak dapat melakukan pemanfaatan Pulau G secara sepihak. Harus ada perjanjian kerja sama (PKS) dengan pihak swasta.

Jika peruntukan dan detail pembangunan permukiman di Pulau G didasarkan pada PKS antara Pemprov)DKI dengan pihak swasta, maka potensi komersialisasi akan besar.

Jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan berakhir pada pada Oktober mendatang. Apa saja janji-janji politiknya?

Kelompok nelayan berencana gugat PT Karya Citra Nusantara (KCN) atas aktivitas reklamasi perusahaan di area tangkap nelayan di Teluk Jakarta.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memberikan sanksi kepada penyebar paracetamol di Teluk Jakarta.

Sengketa ini bermula saat Anies menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor 1409 Tahun 2018 pada 6 September 2018 yang berisi pencabutan izin 13 pulau reklamasi, termasuk izin…

Proyek reklamasi Pantai Kapuk Naga mencakup wilayah seluas 8.000 hektare.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan bahwa proyek reklamasi Ancol berbeda dengan reklamasi 17 pulau Teluk Jakarta, di mana 14 di antaranya telah dihentikan. Perbedaan…

Presiden Joko Widodo baru-baru ini menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi,…

Dengan garis pantai sepanjang 99.093 kilometer dan populasi terbesar keempat di dunia, Indonesia dipandang sebagai penyampah plastik di laut terbesar kedua di dunia setelah…

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menolak gugatan perkara perizinan yang diajukan PT Manggala Krida Yudha melawan Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan B.J. Habibie akan memanggilnya jika ada sesuatu yang penting seperti misalnya saat ramai soal reklamasi.

Meski menuai kecaman dari berbagai pihak, PKS mendukung langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas 932 bangunan di Pulau…

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan enggan meninjau lahan reklamasi yang saat ini terdapat food court beroperasi di atas lahan tersebut.

Pemprov DKI Jakarta akan menindak pihak-pihak manapun yang melakukan aktivitas tanpa izin di atas lahan reklamasi.

Pengerjaan fasilitas umum di Pulau G atau Kawasan Pantai Bersama akan dikerjakan sesuai dengan perjanjian kerja sama dengan pengelola dari lahan tersebut yaitu PT Muara Wisesa…