Pembangunan di lahan reklamasi dianggap tidak menyentuh seluruh kalangan masyarakat mengingat fasilitas yang akan dibangun hanya mampu dicapai oleh masyarakat menengah atas.
Pemprov DKI Jakarta diminta untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat karena Raperda RTRW yang menjadi landasan pengelolaan di lahan reklamasi diperkirakan baru bisa dibahas…
Pengamat tata kota Yayat Supriatna mengatakan pembangunan di lahan reklamasi harus menunggu disahkannya Raperda RTRW dan jangan sampai Pemprov DKI Jakarta melakukan pelanggaran…
JAKARTA - Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menugaskan PT Jakarta Propertindo untuk mengelola sarana, prasarana, dan utilitas di pulau reklamasi C, D, dan…
JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Komite Pesisir merampungkan pembahasan desain besar empat pulau reklamasi yang akan disesuaikan dengan fungsinya di antaranya…
Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi PKS Triwisaksana meminta Pemprov DKI segera mengembalikan draf revisi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau–…
Keempat pulau ini bernasib sama, yakni telah terbangun, walaupun pembangunan Pulau G masih belum mencapai setengahnya dari urukan awal yang direncanakan.
JAKARTA Anggota fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta berbeda pandangan terkait dengan kelanjutan Proyek Reklamasi Teluk Jakarta pascaterbitnya Peraturan Gubernur…
DPRD DKI meminta Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno memberikan kepastian terkait kelanjutan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang…
Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM), yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta, meminta proyek reklamasi Teluk Jakarta dihentikan secara permanen.