Aplikasi penyedia jasa transportasi berbasis daring dinilai lebih baik ditutup dan pemerintah membuat aplikasi untuk para pelaku usaha transportasi berizin.

JAKARTA — Kementerian Perhubungan mempertahankan Undang-Undang No.22/2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ), kendati pelaku transportasi daring mendesak ada revisi…

Layanan transportasi online Gojek dan Grab mulai kedatangan pesaing baru. Adalah aplikasi Anterin, layanan online serupa menjadi alternatif baru bagi pengguna jasa transportasi…

Perusahaan layanan berbagi mobil (car-sharing) Zipcar telah meluncurkan inisiatif baru untuk menggunakan lebih banyak kendaraan listrik di seluruh jaringannya.

Kepala KSP Moeldoko mengatakan pihak pemerintah yang hadir dalam pertemuan itu antara lain Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara…

Kepolisian mengungkap sindikat pengemudi taksi daring Grab yang menggunakan modus order fiktif dengan memanipulasi aplikasi pemesanan untuk memperoleh keuntungan dari praktik…

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengaku esensi moratorium perekrutan pengemudi taksi online bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pengemudi yang sudah ada.

Pemerintah meminta publik untuk mengakhiri polemik taksi online sejalan dengan upaya legalisasi berupa kewajiban uji kir dan pemilikan surat izin mengemudi (SIM) umum.

Sebanyak 1.322 pengguna layanan transportasi daring Uber merayakan detik-detik pergantian tahun dalam perjalanan.

Platform pemesanan kendaraan asal Malaysia, Grab, merilis data layanan berbagi tumpangan sepeda motor yang diberi nama GrabHitch Bike. Selama 1 tahun terakhir, layanan ini…

Organda meminta pemerintah mewajibkan perusahaan penyedia aplikasi jasa transportasi mengantongi izin dari Kementerian Perhubungan.

Netizen mengapresiasi tindakan Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi dalam menyikapi isu pelarangan operasional transportasi angkutan online.

Niat yang diawali untuk menambah penghasilan uang saku mahasiswa, membuat Fakhurrizki mengembangkan ojek online yang pengemudinya berasal dari kalangan mahasiswa.

JAKARTA – Tren maraknya transportasi berbasis aplikasi di Indonesia dinilai bisa menghambat upaya pemerintah untuk membangun transportasi umum yang berkeadilan.

Pemerintah segera menindaklanjuti rencana penetapan hubungan kerja antara aplikator dengan pengemudi transportasi online serta pajak terhadap transportasi online.