Partai Buruh akan kembali menggelar aksi demonstrasi besar-besaran pada hari ini, Minggu (25/8/2024) di depan gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dua public figure Andovi da Lopez dan Pandji Pragiwaksono diteror orang tak dikenal karena dinilai menjadi provokator aksi demonstrasi di Gedung DPR.

Fisipol Universitas Gajah Mada (UGM) memberi izin mahasiswanya untuk mengikuti aksi demonstrasi turun ke jalan menolak revisi Undang-Undang Pilkada.

PDIP khawatir putusan MK soal ambang batas dan syarat usia pencalonan di Pilkada bakal diotak-atik dalam rapat Baleg DPR yang digelar Rabu (21/8/2024).

Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menarik kembali permohonannya untuk menjadi pihak terkait dalam permohonan uji materi UU Pilkada yang diajukan oleh Gubernur…

Anggota legislator di semua tingkatan harus mundur dari keanggotaannya di lembaga legislatif jika turut serta dalam pemilihan kepala daerah.

Wakil Ketua Komisi II DPR, Lukman Edy, mengungkap tujuh poin krusial dalam pembahasan revisi Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 tentang Pilkada, yang ditargetkan selesai pada…

Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarul Zaman mengatakan DPR telah menerima draft revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, kemudian akan dibacakan dalam Rapat Paripurna DPR pada…

Wacana revisi Undang-undang Nomor 8/2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) yang kini menjadi perdebatan di berbagai kalangan juga menuai tanggapan warga pengguna…

Pemerintah mengusulkan seluruh anggaran untuk pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (pilkada) ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pihak DPR tidak akan memaksakan revisi undang-undang tentang pemilihan kepala daerah (pilkada) setelah pemerintah menyatakan tidak menyetujuinya.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, dirinya tidak telalu mempermasalahkan rencana pertambahan batas dukungan minimal untuk calon perseorangan pada…

Basuki Tjahaja Purnama petahana dalam Pilkada Gubernur DKI 2017, tidak melihat rencana DPR menaikkan batas minimal dukungan calon independen sebagai penjegalan secara politik.