KPK menetapkan Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga (EAR) sebagai tersangka suap yang diduga menerima uang sebesar Rp 1,7 miliar.

OTT tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa suap yang melibatkan penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.

Tim KPK memboyong Bupati Labuhanbatu, dr. Erik Atrada Ritonga, bersama Plt. Kepala Dinas berinisial M, anggota DPRD berinisial RR, dan pihak swasta.

Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga menjadi salah satu pihak yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) perdana pada 2024 di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatra Utara.

KPK telah mengeksekusi putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atas terpidana mantan Wali Kota Bandung Yana Mulyana pada akhir Desember 2023 lalu.

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) makin berbenah atas buntut kasus korupsi beberapa waktu ke belakang.

KPK akan kembali memeriksa mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan dalam kasus suap penetapan anggota DPR periode 2019-2024 dengan tersangka Harun Masiku.

Harga saham PT Trimegah Bangun Persada Tbk. (NCKL) atau Harita Nickel terkoreksi tipis disengat kasus direktur yang menjadi tersangka gratifikasi.

Ari Dwipayana memastikan bahwa pihak Istana Kepresidenan telah menerima surat pengunduran diri Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri.

PT Trimegah Bangun Persada Tbk. (NCKL) atau Harita Nickel buka suara terkait direktur yang menjadi tersangka kasus dugaan tindak pidana pemberian gratifikasi.

Kuasa hukum Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) non-aktif Firli Bahuri menyebutkan kliennya tidak bisa menghadiri pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri.

KPK telah menangkap 18 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar di Maluku Utara.

Ketua KPK non-aktif, Firli Bahuri dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh lembaga Transparansi Anggaran dan Anti Korupsi Indonesia (Lemtaki).

Presiden Jokowi meminta agar Gubernur Maluku Utara Abdul Gani dapat menghormati proses hukum terkait dengan OTT dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).