Pemerintah mengajak seluruh stakeholders untuk mengikuti diskusi terkait RUU KUP, dan sejauh ini sudah dijalankan 10 putaran FGD dengan asosiasi usaha, pakar, organisasi…

Penolakan terhadap rencana pungutan pajak karbon datang khususnya dari kelompok pengusaha karena dinilai dapat meningkatkan ongkos produksi sehingga pada akhirnya akan menaikkan…

Peningkatan tarif maupun penerapan multitarif PPN pada situasi pandemi saat ini sangat kurang tepat, berbagai sektor termasuk di antaranya ritel modern sedang dalam kondisi…

Momentum dalam pembahasan wacana PPN Sembako tersebut dinilai tidak pas karena pemulihan daya beli masyarakat tidak merata di semua kelompok pendapatan.

Sayangnya, Sri Mulyani tidak merinci lebih jauh waktu pasti pembahasan.

Sampai saat ini RUU KUP belum dibacakan di rapat paripurna DPR. Oleh karena itu, secara etika politik, Sri Mulyani belum bisa memberikan penjelasan sebelum dibahas di legislatif.

Berubahnya konsep Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) menjadi UU sapu jagat adalah untuk menghindari adanya pelanggaran hukum.

Revisi UU KUP merupakan bagian dari proses reformasi perpajakan. Harapannya, konsolidasi fiskal semakin kuat tidak hanya untuk waktu yang pendek, tapi jangka panjang.

JAKARTA — Pembahasan lanjutan RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) segera bisa dilakukan seiring dengan telah selesainya penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah…

JAKARTA — Kementerian Keuangan dikabarkan akan menarik rancangan revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dengan alasan yang belum jelas.

JAKARTA — Ada upaya dari parlemen untuk menghilangkan aturan terkait keterbukaan informasi yang diatur dalam rancangan revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan…

Bisnis.com, JAKARTA - Tanpa banyak hiruk pikuk, pemerintah dan DPR kembali melakukan pembahasan revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

JAKARTA — Perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas akan memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak.

JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak berharap pembahasan revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) bisa rampung pada akhir tahun ini.

Bisnis.com, JAKARTA -- Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan mengatakan Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) terlebih dahulu diselesaikan, dan direncanakan…

Bisnis.com, JAKARTA - Proses revisi Undang-Undang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menjadi fokus Komisi XI dalam masa sidang III tahun 2017 - 2018.