BALIKPAPAN Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Balikpapan meminta pemerintah daerah mengevaluasi regulasi yang dinilai masih menghambat investasi dan berpengaruh terhadap…

Sepanjang tahun 2016, Pemerintah telah membatalkan 3.143 peraturan daerah (perda) yang bermasalah.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang menganulir kewenangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam membatalkan Peraturan Daerah (Perda) bermasalah merupakan kabar buruk bagi…

Kementerian Dalam Negeri elangsungkan Rapat Kordinasi Nasional (Rakornas) Biro Hukum Regional I Wilayah Jawa Bali pada hari ini, Rabu (14/9/2016). Rakornas ini diselenggarakan…

Sempat dikritik tak transparan terkait dengan data peraturan daerah (perda) bermasalah, awal minggu lalu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akhirnya mempublikasi perda…

Keputusan pemerintah pusat membatalkan dan merevisi 3.143 peraturan daerah belum sepenuhnya diterima secara legawa oleh pemerintah daerah. Sementara itu, Kemendagri tetap…

Pemerintah Provinsi Sumatra Barat masih menunggu surat resmi dari Kementerian Dalam Negeri soal pembatalan sejumlah peraturan daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah (Perkada)…

Pemerintah Pusat telah membatalkan 3.143 perda di sejumlah daerah karena dinilai telah menghambat investasi. Bogor menjadi salah satu kota yang perdanya dibatalkan.

DPD Realestate Indonesia (REI) Jawa Tengah menilai masih terdapat berbagai peraturan daerah yang menghambat penyediaan pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan…

Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah akan mengklarifikasi peraturan daerah yang dibatalkan/revisi oleh Kementerian Dalam Negeri, karena perbedaan data yang signifikan.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengaku terus akan menyempurnakan data peraturan daerah (Perda), peraturan kepala daerah (Perkada) dan peraturan menteri dalam negeri…

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan pencabutan Peraturan Daerah (Perda) yang dilakukan pemerintah harus didukung oleh legislasi yang kuat sehingga menjadi legal.

Lolosnya ribuan peraturan daerah bermasalah yang menghambat iklim investasi di daerah karena pemerintah di atasnya tidak melakukan peninjauan secara terperinci mengenai tiap…

Kementerian Dalam Negeri mulai menyisir peraturan daerah atau perda yang dianggap diiskriminatif, untuk dimasukkan ke dalam daftar perda bermasalah yang akan dihapus.

Tiga peraturan daerah Kota Kediri dibatalkan karena bertentangan dengan peraturan di atasnya. Ketiga beleid menjadi bagian dari 3.143 perda yang dibatalkan oleh pemerintah…

Pemkot Depok akan mengevaluasi sejumlah peraturan daerah yang telah disusun selama 17 tahun sejak kota tersebut berdiri.