Bank perekonomian rakyat (BPR) memiliki pekerjaan rumah utama, yaitu perbaikan kualitas kredit di tengah lonjakan NPL serta pemenuhan modal minimum.

Kualitas kredit seperti tren rasio NPL alias kredit macet yang naik menjadi tantangan BPR selain fraud

Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo) DPD Sumatra Barat dan Bengkulu menyebutkan akan banyak BPR melakukan merger.

OJK menyampaikan sejumlah tantangan yang dihadapi oleh BPR/BPRS saat ini.

11 BPR yang harus memenuhi kecukupan modal Rp6 miliar tersebut, 7 BPR perlu menjadi perhatian OJK.

OJK tidak hanya meminta BPR/BPRS yang belum memenuhi modal Rp6 miliar untuk melakukan konsolidasi, tetapi juga yang dimiliki Pemda, baik itu Pemkab dan Pemkot.

Sepanjang tahun ini sudah ada 12 bank bangkrut di Indonesia. Berikut upaya penyelamatan simpanan nasabahnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberi batas BPR sebelum 31 Desember 2024 dan BPR Syariah (BPRS) untuk memenuhi ketentuan modal inti minimum Rp6 miliar.

OJK membeberkan jenis fraud yang sering dilakukan pengurus BPR sehingga menyebabkan bank bangkrut.

Bank perekonomian rakyat (BPR) saat ini menghadapi tantangan kenaikan kredit macet atau NPL di tengah sejumlah bank yang dinyatakan bangkrut dan dilikuidasi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan jumlah bank perekonomian rakyat (BPR) di Indonesia kian menyusut.

OJK mengungkapkan alasan pencabutan izin usaha belasan bank bangkrut berupa BPR pada tahun ini.

Sejak awal 2024, sudah ada 10 izin usaha bank di Tanah Air dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Cek cara nasabah mengeklaim dana miliknya.

Usai libur lebaran 2024, terdapat satu bank syariah yang dicabut izin usahanya oleh OJK, yaitu Bank Perekonomian Syariah (BPRS) Saka Dana Mulia di Kudus.

LPS menyiapkan proses pembayaran klaim penjaminan simpanan dan pelaksanaan likuidasi PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Saka Dana Mulia.