Ketua RI Bambang Soesatyo mengungkap pihaknya telah menyusun rancangan pokok-pokok haluan negara. GBHN era Soeharto bangkit lagi?

Beberapa pakar hukum konstitusi menilai upaya menghidupkan PPHN melalui konvensi ketatanegaraan tidak bisa diterima secara keilmuan.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menegaskan selama ini MPR jauh dari wacana penambahan masa jabatan Presiden RI.

Untuk kepentingan jangka panjang, Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyatakan Indonesia tetap memerlukan haluan negara yang diatur dalam Undang-undang Dasar (UUD) 1945.

Wacana penambahan masa jabatan presiden muncul dari pertimbangan efektivitas dan efisiensi suatu pemerintahan.

Majelis Permusyawaratan Rakyat 2019—2024 akan menindaklanjuti rekomendasi untuk mengamendemen Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu isinya menghidupkan kembali garis besar…

Perbedaan pola penyebaran hoaks antara Pilpres 2014 dan 2019 menjadi berita terpopuler di kanal Nasional Bisnis.com pada hari Selasa (20/8/2019).

Rencana menghidupkan kembali garis besar haluan negara atau GBHN tidak sejalan dengan semangat pemilihan presiden dan wakil secara langsung.

Wacana untuk menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) melalui amandemen UUD 1945.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mempersilakan posisi ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dijabat partai mana pun. Diharapkan proses berlangsung secara aklamasi dan…

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ingin mengamandemen secara terbatas Undang-Undang Dasar 1945 dan menghidupkan kembali garis besar haluan negara. Keinginan ini sudah…

Pengamat Hukum Tata Negara dari Universitas Udayana Jimmy Z Usfunan menyebutkan terdapat tujuh hal yang perlu diperhatikan terkait wacana mengembalikan kewenangan MPR menyusun…

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, Garis Besar Haluan Negara (GBHN) memang menjadi hal penting bagi suatu negara untuk memiliki dasar pembangunan, namun harus ada penelitian…

Wacana untuk menghidupkan GBHN perlu dilihat dari sisi kepentingan dan urgensinya.

Ketua MPR Zulkifli Hasan menyatakan bahwa amendemen UUD 1945, termasuk soal rencana diberlakukannya kembali Garis Besar Haluan Negara tergantung pada putusan presiden dan…

Fraksi-fraksi di MPR RI menyepakati pentingnya menghidupkan kembali garis-garis besar haluan negara "Fraksi-fraksi di MPR RI mengusulkan perubahannya dalam beberapa aturan…