Pelaku industri halal nasional mendapatkan momentum menjadi pemain utama dalam industri halal global, seiring pertumbuhan permintaan yang signifikan.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengharapkan Indonesia dapat mencapai target menjadi produsen produk halal terbesar dunia pada 2024.

Layanan sertifikasi produk halal diperpanjang hingga 13 Mei 2020.

Pelaksanaan jaminan halal berdasarkan Undang-undang No. 33/2014 telah harus dijalanlan semenjak 1 Oktober 2019.

Meski telah resmi berlaku 17 Oktober lalu, beleid ini memberi waktu bagi para pelaku industri makanan dan minuman (mamin) untuk meregistrasi produknya yang halal hingga 5…

Mulai berlakunya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) dipercaya akan membawa dampak positif bagi kondisi industri perbankan syariah.

Pemerintah memastikan pemberlakuan UU No. 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) dimulai dengan registrasi selama 5 tahun.

Implementasi Undang-undang Jaminan Produk Halal No. 33/2014 akan mewajibkan produk konsumer yang dipasarkan di dalam negeri berlogo halal. Namun, keterbatasan sumber daya…

UU Jaminan Produk Halal (JPH) yang diundangkan pada 17 Oktober 2014 itu diharapkan menjadi pemacu bertumbuhnya industri halal di Tanah Air.

UU Jaminan Produk Halal (JPH) yang diundangkan pada 17 Oktober 2014 itu diharapkan menjadi pemacu bertumbuhnya industri halal di Tanah Air.

UU Jaminan Produk Halal (JPH) yang diundangkan pada 17 Oktober 2014 itu diharapkan menjadi pemacu bertumbuhnya industri halal di Tanah Air.

Walau terdapat beberapa keleluasaan, sebagian pelaku industri—khususnya IKM—tetap merasa diberatkan oleh kewajiban tersebut.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan beberapa menteri terkait kembali mengadakan rapat untuk menyamakan persepsi, setelah adanya pemberian paraf oleh tujuh menteri…

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menegaskan Majelis Ulama Indonesia (MUI) masih memiliki kewenangan, setelah Rancangan Peraturan Pemerintah Jaminan Produk Halal (RPP…

Kantor Wakil Presiden RI memastikan akan membantu para investor untuk memahami aturan Jaminan Produk Halal.

Rencana penerapan Undang-Undang No. 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) pada Oktober 2019 akan berdampak pada ketidakpastian kondisi dunia usaha.