Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan bank umum untuk memiliki modal inti minimum senilai Rp1 triliun pada akhir tahun ini, yang tertuang dalam POJK 12/2020.

Bank Bengkulu telah menjalin kerja sama dengan Mega Corpora untuk memenuhi modal inti perseroan.

Komisaris Utama Bank Bengkulu Ridwan Nurasi pun membantah isu tersebut dan memastikan bahwa perseroan tetap berstatus sebagai bank umum.

Kewajiban modal inti minimum tertuang pada POJK 12/2020 tentang konsolidasi bank umum. Regulasi itu sebagai bagian dari upaya penguatan struktur dan daya saing industri perbankan.

Ka­­langan Bank Umum Ke­­giat­an Usaha (BUKU) I mu­­lai gencar mencari cara guna memenuhi tuntutan ke­­wajiban modal inti mi­­nimum Rp1 triliun dari OJK pada akhir tahun…

Modal inti Bank Victoria per 30 Juni 2020 tercatat senilai Rp2,03 triliun.

Kelompok bank dengan modal inti senilai Rp100 miliar-Rp1 triliun yang saat ini masuk dalam kategori BUKU I, hanya memiliki waktu kurang tinggal dua bulan lagi agar dapat…

Industri keuangan non-bank atau IKNB menghadapi tantangan dalam menjaga ekuitasnya agar tetap dapat memenuhi ketentuan batas minimal yang ditetapkan regulator di tengah tekanan…

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memutuskan bank umum mesti memenuhi modal inti minimum senilai Rp3 triliun. Pemenuhan ini dilakukan secara bertahap hingga 2022.

Beberapa bank BUKU I sedang berupaya memenuhi ketentuan modal inti minimum yang tertuang dalam POJK 12/2020

OJK mewajibkan kepada setiap bank umum untuk meningkatkan modal inti minimum yang dimiliki senilai Rp3 triliun secara bertahap.

Pemenuhan modal inti minimum dilakukan dengan tahapan yaitu Rp1 triliun paling lambat 31 Desember 2020, Rp2 triliun paling lambat 31 Desember 2021, dan Rp3 triliun paling…

OJK mendorong industri perbankan menjalankan upaya konsolidasi.

Sebanyak tiga bank pembangunan daerah (BPD) siap meningkatkan modal intinya menjadi Rp3 triliun, yang berasal dari suntikan modal maupun rights issue.

Jika nanti BPD tidak mampu memenuhi aturan peningkatan modal inti dan turun kasta menjadi BPR, beberapa layanan akan hilang, seperti giro dan produk devisa.