Pengusaha pariwisata menilai RUU Pariwisata belum mengakomodir aspirasi para pelaku usaha sehingga tidak perlu dilanjutkan.

GIPI meminta agar pembahasan rancangan undang-undang (RUU) Kepariwisataan ditunda dan dilanjutkan oleh DPR RI dan pemerintah mendatang.

Pemprov Jabar dan Pengurus GIPI Jawa Barat mencapai kesepakatan membangun industri pariwisata yang lebih baik usai kecelakaan bus di Subang.

Gabungan Industri Pariwisata Indonesia mengusulkan badan khusus untuk kelola dana pariwisata.

Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) telah melakukan sejumlah persiapan untuk menyambut momentum libur Lebaran 2024.

GIPI mengimbau kepada pelaku usaha untuk membayar pajak hiburan dengan tarif lama, sembari menunggu putusan uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK).

GIPI berharap pemerintahan yang terpilih pada Pilpres 2024 dapat menjalin komunikasi dan sinergi yang baik dengan kalangan dunia usaha pariwisata.

Pemprov DKI Jakarta tetap mewajibkan pengusaha untuk bayar pajak hiburan dengan tarif baru.

Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) resmi mengajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Agung.

Gipi menilai dana abadi bukan menjadi solusi kendati promosi wisata RI masih minim.

Gabungan Pengusaha Industri Pariwisata akan mengajukan permohonan judicial review ke MK terkait dengan pajak hiburan.

Ketua Umum GIPI Hariyadi Sukamdani mengungkapkan insentif fiskal 10% yang diiringi dengan tarif pajak hiburan minimal 40% tak membantu pengusaha.

GIPI berencana menggugat kebijakan tarif pajak hiburan 40%-75% untuk melindungi keberlangsungan industri pariwisata.

Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) optimistis target wisman 8,5 juta tahun ini dapat tercapai

GIPI menyebut mimpi untuk menjadikan pariwisata Indonesia nomor satu di Asean butuh kerja sama dari semua pihak.

UU No.10/2009 tentang Kepariwisataan dinilai tak sesuai atau relevan dengan situasi dan regulasi yang ada saat ini.