Pj Gubernur DKI Heru Budi akan mengkaji usulan Bupati Kepulauan Seribu Junaedi untuk memasukan reklamasi Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 ke dalam wilayahnya.

Pemprov DKI Jakarta mengklaim aturan terkait rencana Pulau G untuk permukiman berdasarkan Perpres Nomor 60 Tahun 2020.

Pemprov DKI Jakarta tidak dapat melakukan pemanfaatan Pulau G secara sepihak. Harus ada perjanjian kerja sama (PKS) dengan pihak swasta.

Jika peruntukan dan detail pembangunan permukiman di Pulau G didasarkan pada PKS antara Pemprov)DKI dengan pihak swasta, maka potensi komersialisasi akan besar.

Presiden Joko Widodo telah memberikan persetujuan untuk pembangunan empat pulau reklamasi di Teluk Jakarta.

Bisnis, JAKARTA — PT Jakarta Propertindo atau Jakpro menyatakan komitmennya untuk melaksanakan pengelolaan lahan reklamasi sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No.120/2018.

Meski menuai kecaman dari berbagai pihak, PKS mendukung langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas 932 bangunan di Pulau…

JAKARTA– Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan kepada manajemen BUMD, PT Jakarta Propertindo (Jakpro), untuk dapat menyelesaikan proyek pembangunan pada Agustus 2019.…

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang menyusun naskah Rancangan Peraturan Daerah terkait pengelolaan pesisir Pantai Utara Jakarta.

JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Komite Pesisir merampungkan pembahasan desain besar empat pulau reklamasi yang akan disesuaikan dengan fungsinya di antaranya…

JAKARTA — Keputusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mencabut izin reklamasi Teluk Jakarta dikhawatirkan bisa menurunkan kepercayaan investor.n

PT Jakarta Propetindo, BUMD Pemprov DKI Jakarta akan mematuhi kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait pencabutan izin reklamasi Teluk Jakarta.

Pengamat dan konsultan menilai, pencabutan izin reklamasi Teluk Jakarta secara tiba-tiba merupakan pelajaran bagi pengembang untuk lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi…

PT Muara Wisesa Samudera, anak usaha dari PT Agung Podomoro Land Tbk, pemegang izin reklamasi pulau G menyebut berdasarkan kabar media yang diterima pihaknya, izin pulau…

Konsultan properti menilai keputusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencabut izin reklamasi Teluk Jakarta akan mengganggu investasi properti di ibu kota.

PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk. (PJAA) masih akan mempelajari putusan pencabutan izin pengembangan proyek reklamasi di Pantai Utara Jakarta.