DPRD Kota Bekasi diberikan waktu hingga dua bulan setengah untuk melengkapi draf evaluasi kerja sama DKI Jakarta-Pemkot Bekasi terkait Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantargebang…

DPRD Kota Bekasi membuka kemungkinan untuk meninjau ulang adendum jika Pemkot Bekasi tetap mengajukan perubahan klausul PKS tentang TPST Bantargebang tanpa melibatkan legislatif.n

DPRD Kota Bekasi belum memutuskan akan mengambil langkah lanjutan terkait adendum baru yang dilakukan antara Pemkot Bekasi dan Pemprov DKI Jakarta terkait TPST Bantargebang.…

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi menyepakati tiga hal terkait adendum kerja sama di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi,…

DPRD Kota Bekasi menilai Pemkot Bekasi dan Pemprov DKI Jakarta telah melangkahi kewenangannya terkait munculnya adendum baru dalam perjanjian kerja sama pemanfaatan TPST…

Rapat perdana antara Komisi A DPRD Kota Bekasi dan Kepala Dinas Kebersihan Pemprov DKI Jakarta Isnawa Adji diawali dengan permintaan klarifikasi terkait ketidakhadiran Gubernur…

Pemerintah Kota Bekasi menyiapkan 23 klausul yang akan dimasukkan ke dalam adendum nota kesepahaman (MoU) antara pemerintah setempat dengan DKI Jakarta ihwal TPST Bantargebang.

Kisruh truk sampah milik DKI Jakarta yang ditahan di Bekasi dan Cibinong membuat pembuangan sampah Jakarta ke TPST Bantar Gebang tak lancar. Ribuan ton sampah pun tertahan…

Anggota Komisi B DPRD Kota Bekasi, Linggom F Toruan, mengakui pernah menjadi pimpinan di perusahaan pengelolan tempat pengolahan sampah terpadu, Bantargebang.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyiapkan Waduk Pluit, Waduk Marunda, dan Kali Tunjungan sebagai area pengolahan air limbah menjadi listrik dengan teknologi…

Warga di sekitar Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang meminta pengoperasian sumur artesis sebagai sumber air bersih minimal dua kali sehari.

Warga Kelurahan Ciketing Udik, bersebelahan dengan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, mengaku pembayaran kompensasi kerap terlambat.n

Polda Metro Jaya masih menunggu hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna menindaklanjuti perkara antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan…

Direktur Utama PT Navigat Organic Energy Indonesia Agus Nugroho mengatakan, pihaknya memang tak melakukan pembaharuan teknologi pengelolaan sampah, karena tak ada kewajiban…

Kuasa hukum join operation PT Godang Tua Jaya dan PT Navigat Organic Energy Indonesia, Yusril Ihza Mahendra menyebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah merugikan pihak…

Kuasa hukum PT Godang Tua Jaya dan PT Navigat Organic Energy Indonesia, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) harus berhati-hati…