Aktivis Kemanusiaan menilai keputusan hukuman kebiri kimia terhadap terpidana kasus pemerkosaan sembilan anak di Mojokerto, Muh Aris, sebagai sebuah bentuk keputusasaan negara.

Negara memiilih untuik berpihak pada HAM korban dan keluarga korban daripada menomorsatukan HAM pelaku kejahatan seksual pada anak.

Pemerintah telah membentu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) tentang hukuman kebiri pelaku kejahatan seksual terhadap anak sebagai bentuk konkrit yang menunjukkan…

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana S Yembise berharap agar DPR bisa segera mewujudkan hukum kebiri yang saat ini masih menjadi pembahasan di parlemen.…

Komis VIII DPR akhirnya sepakat mengajukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang…

Pemerintah harusnya membuka partisipasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk para pakar dan asosiasi sebelum mengeluarkan kebijakan.

Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) meminta para dokter tak menjadi eksekutor dalam penerapan sanksi tambahan terhadap UU Perlindungan Anak, yakni kebiri kimia

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS, Nasir Djamil mengusulkan agar hukuman kebiri atas pelaku kejahatan seksual bersifat permanen.

Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay meminta perdebatan tentang hukuman tambahan berupa kebiri kepada para pelaku kejahatan seksual terhadap anak segera dihentikan…

Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengatakan pihaknya belum mulai membahas teknis pelaksanaan hukuman kebiri yang dapat dijatuhkan pengadilan kepada pelaku kejahatan seksual…

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyarankan pemerintah meninjau kembali efektivitas penambahan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak-anak.

Kebiri bukan satu-satunya sanksi yang akan diterima pelaku kekerasan seksual, karena masih ada proses pengadilan untuk menentukan hukuman yang akan dijatuhkan.

Meski Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan…

Politisi Partai Gerindra Supratman Andi Agtas menuturkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002…

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan setuju dengan langkah Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016…