Paket Kebijakan Ekonomi XVI menjadi salah satu antisipasi Pemerintah Indonesia terhadap kemungkinan adanya industri di China yang merelokasi investasinya ke negara lain sebagai…

Bisnis.com, JAKARTA Pemerintah mengklaim implementasi dari 16 Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) yang digelontorkan sejak September 2015 sudah berjalan dan hanya menyisakan 3%…

Pemerintah akan mengumumkan Paket Kebijakan XVI mengenai single submission yang berkaitan dengan investasi dan pertumbuhan ekonomi, besok, Kamis (31/8/2017) pagi.

Perbaikan paket deregulasi menjadi salah satu upaya Pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi maupun investasi yang tengah lesu. Hal ini menyusul adanya kecemasan dari…

Perbaikan Sistem Logistik Nasional atau Silognas yang menjasi fokus utama Paket Kebijakan Ekonomi XV ini memiliki sejumlah kebijakan turunan yang mendukung empat kebijakan…

Pemerintah akhirnya melansir Paket Kebijakan Ekonomi XV yang menyasar salah satu persoalan struktural Indonesia yang paling berat, yaitu pengurangan biaya logistik dan peningkatan…

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyiapkan kebijakan dalam rangka pemerataan pembangunan perekonomian antardaerah.

Pemerintah tengah menyelesaikan rancangan paket kebijakan ekonomi jilid XV yang ditargetkan dapat terbit pada awal Januari 2017.

Seluruh kepala daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota diingatkan agar memperbaiki tata kelola dalam kegiatan investasi dengan cara mengurangi praktik yang berpotensi…

Dari sekian banyak paket deregulasi yang sudah diluncurkan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, paket kebijakan ekonomi jilid II yang memuat pusat logistik berikat atau…

Pemerintah bakal melansir Paket Kebijakan Ekonomi XIV tentang ekonomi digital dan e-commerce pada awal pekan depan.

Sejumlah regulasi dalam 13 paket kebijakan ekonomi yang telah diterbitkan oleh pemerintah ternyata belum sepenuhnya sampai ke dunia usaha akibat minimnya informasi yang diperoleh.

Paket kebijakan ekonomi yang belum berdampak signifikan di daerah disinyalir karena lambatnya regulasi turunan dari pemerintah pusat, sehingga pemda tidak bisa menjalankan…

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak Eddy Suratman mengatakan, dengan menerbitkan perda berimplikasi positif munculnya para pelaku baru usaha…

Pelaku usaha meminta pemerintah daerah memberikan kepastian waktu dan biaya mendirikan usaha, menyusul terbitnya Paket Ekonomi XII.

Pemerintah berupaya untuk menaikkan peringkat ease of doing business (EODB) di Indonesia dari 109 pada tahun ini menjadi ke-40 pada 2017