Anggaran program makan gratis presiden terpilih Prabowo Subianto akan diambilkan dari pos pendidikan pada APBN 2025.

Sejumlah media asing turut memberitakan pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD Tahun 2024.

Politikus Partai Gerindra Habiburokhman memuji pidato yang disampaikan oleh Ketua DPR Puan Maharani dan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kata-kata seperti undang-undang, kerja, pembangunan, anggaran, perubahan, hingga maaf muncul berulang kali saat Jokowi berpidato di Sidang Tahunan MPR 2024.

Jokowi telah menyampaikan Pidato Kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD 2024 di Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024). Ini pidato lengkap Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan Pidato Kenegaraan terakhirnya usai 10 tahun menjabat sebagai kepala negara sejak 2014

Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan sambutan pada saat Sidang MPR RI yang dihadiri Presiden Joko Widodo dan anggota DPR/MPR.

Jokowi mengenakan baju adat Betawi untuk menghadiri Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan 2025 di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Presiden Jokowi menyinggung terkait polusi budaya dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR 2023, Rabu (16/8/2023).

Istana menjelaskan alasan Presiden Jokowi memilih mengenakan baju adat pria Tanimbar, Maluku pada Sidang Tahunan MPR 2023

Jokowi akan menyampaikan pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR, DPR, DPD 2023 di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta pada hari ini, Rabu (16/8/2023).

Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin dipastikan menghadiri sidang tahunan MPR 2023 pada 16 Agustus 2023.

Legislator dari Komisi I DPR Nurhayati Ali Assegaf menilai pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo dalam Sidang Bersama DPR-DPD, Selasa ini tak menyebutkan gamblang soal kondisi…

Pemerintah mendorong peran dunia usaha dan kerjasama dunia usaha dengan BUMN.

Momentum 17 Agustus harus dimanfaatkan sebagai pengingat bahwa Indonesia adalah bangsa yang maju, terbuka, dan berlandaskan demokrasi.

Dalam pidato kenegaraan, Presiden Joko Widodo mengapresiasi kinerja Mahkamah Agung. Pasalnya, sisa perkara hingga akhir tahun 2015 mencatatkan posisi terendah dalam sejarah.