Kota Samarinda dan Balikpapan masih menjadi penggerak uatam transaksi kartu debit di Kalimantan.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai menerapkan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) untuk transaksi di lingkungan setiap OPD.

Hingga September 2024 sudah ada penambahan 117.000 lebih pengguna baru QRIS yang umumnya digunakan oleh pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Bank Indonesia menyatakan bahwa uang tunai merupakan alat pembayaran yang sah, sehingga pedagang atau merchant tidak boleh menolak pembayaran secara cash.

Implementasi LCT dari sisi impor bisa memberikan keuntungan ke pengusaha. Salah satunya pengurangan skor risiko.

Transaksi kartu ATM/debit mengalami perkembangan yang berbeda dibandingkan dengan kartu kredit pada Agustus 2024.

Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kesadaran untuk bertransaksi secara aman ketika menggunakan metode pembayaran nontunai.

Penyaluran insentif secara non-tunai dengan cara ditransfer ke dalam rekening masing-masing tersebut dilakukan sebagai upaya percepatan transaksi non-tunai.

Meningkatnya transaksi menggunakan sistem digital karena penggunaan smartphone, partisipasi kalangan milineal, meningkatkan kreativitas dan inovasi digital.

Transaksi via kartu ATM kembali anjlok pada Juli 2024. Di sisi lain, pembayaran menggunakan QRIS makin melesat.

Bank Indonesia Jawa Timur mencatat transaksi nontunai di wilayah setempat tumbuh positif.

Transaksi melalui kartu ATM/debit melanjutkan penurunan saat alat pembayaran lain seperti QRIS tumbuh.

Jumlah pengguna QRIS, sistem pembayaran non tunai, di Kalimantan Timur (Kaltim) mengalami peningkatan 42% menjadi 780.563 pengguna.

Jumlah merchant QRIS di Provinsi Sulawesi Utara sudah mencapai 280.129 merchants dan 431.548 pengguna serta 8,5 juta volume transaksi per semester I/2024.

BI Sulsel mencatat 958.897 merchant yang telah menggunakan QRIS tersebar di 24 kabupaten/kota.

Pelaku usaha, khususnya bidang pariwisata, mengatakan penerapan transaksi digital termasuk QRIS dapat meminimalisir penipuan (fraud).