Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, menegaskan kebijakan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) subsidi tidak bisa buru-buru diterapkan. Berikut alasannya.

Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto disebut tengah menggodok perubahan skema subsidi BBM menjadi bantuan langsung tunai (BLT).

Ekonom menilai rencana Prabowo Subianto mengubah skema penyaluran subsidi BBM ke bantuan langsung tunai (BLT) perlu dikaji kembali.

Kementerian ESDM angkat bicara terkait nasib pembatasan subsidi BBM menjelang pergantian Presiden dari Jokowi ke Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024.

Pengurangan subsidi energi dalam APBN 2025 dari rencana awal merupakan efek dari turunnya asumsi nilai tukar rupiah tahun depan, yakni Rp16.000 per dolar AS.

Implementasi wacana pembatasan pembelian Pertalite dan Solar subsidi masih belum jelas meski beleid yang mengaturnya telah rampung dibahas.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan hingga saat ini belum ada rencana terkait kenaikan harga BBM subsidi.

PT Pertamina Patra Niaga terus meningkatkan cakupan data Program Subsidi Tepat lewat aplikasi MyPertamina hingga tengah tahun ini.

Peraturan Presiden yang akan mengatur pembatasan pembelian Pertalite dan Solar subsidi telah rampung dibahas.

BPH Migas mempercepat pemutakhiran data penerima BBM bersubsidi di daerah melalui implementasi penerbitan surat rekomendasi untuk pembelian jenis BBM tertentu.

Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi menjatuhkan sanksi kepada 59 SPBU sejak Januari 2023.

Organda mengatakan kalau ke Jawa Timur dengan jatah 200 liter ya masih cukup, tapi kalau sudah ke Jawa Tengah itu tidak cukup.

Dia sempat mengajukan keberatan kepada Presiden Joko Widodo atas ketidaksesuaian antara surat edara (SE) dari Badan Pengelola Hilir (BPH) Migas dengan Perpres 191/2014.

Pemerintah perlu memilah pembatasan bagi penggunaan BBM bersubsidi antara angkutan umum berbadan hukum dan tidak berbadan hukum.

Kementerian Perindustrian mendukung rencana penaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi sebesar Rp3.000 per liter.

Pemerintah akan meminta DPR agar tak mengunci kuota volume bahan bakar bersubsidi untuk tahun fiskal 2015.