Kehadiran infrastruktur internet dalam 1 dekade terakhir secara perlahan telah membantu desa 3T untuk mengejar ketertinggalan di berbagai sektor

Ruang pemanfaatan internet untuk pendidikan di desa tertinggal masih terbuka lebar. Layanan internet yang tersedia belum tergarap optimal.

Data terbaru tahun 2024 untuk desa tertinggal hanya bersisa 10 nagari dari sebelumnya pada 2023 berjumlah sebanyak 25 nagari.

Siswa di pedalaman disebtu masih kesulitan untuk sebatas mendapat akses internet, yang akan digunakan untuk mendaftar kuliah.

Penetrasi internet Indonesia yang melesat dalam 10 tahun terakhir menjadi roda penggerak dalam mengoptimalkan nilai ekonomi digital hingga di daerah tertinggal.

Akses internet merupakan salah satu program Bakti dengan menyalurkan internet berbasis satelit langsung ke titik tertentu.

Desa masih menghadapi berbagai isu seperti kemiskinan, keterbatasan infrastruktur, dan ketimpangan akses layanan kesehatan dan pendidikan.

Paket internet sehargar Rp75.000 dinilai terlalu mahal bagi masyarakat. Narasi Starlink mendorong penetrasi internet memunculkan pertanyaan.

Pemprov Jawa Barat mengklaim berhasil mengentaskan persoalan desa tertinggal dengan sejumlah program dan kebijakan.

Dengan dukungan Penyertaan Modal Negara (PMN), PLN akan melakukan berbagai upaya untuk mengejar target rasio elektrifikasi 100 persen di NTT pada 2025.

Penurunan jumlah desa sangat tertinggal di Sulsel ditandai dengan pembangunan infrastruktur dan peningkatan tingkat pendapatan masyarakat desa.

Gubernur Kalbar Sutarmidji menyatakan di masa awal kepemimpinan hanya ada satu desa mandiri dari 2.031 desa di Kalbar.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada 2021 telah menetapkan sejumlah program prioritas.

Pada 2019 desa tertinggal di Kabupaten Bogor berjumlah 45. Tahun 2020 desa tertinggal hanya tinggal 4 desa.

PLN kembali melakukan penyambungan listrik di daerah sulit dijangkau. Kali ini 900 warga di empat desa di Kecamatan Kokbaun, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara…

Presiden Joko Widodo telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2020 tentang penetapan daerah tertinggal tahun 2020-2024. Ada 62 daerah yang ditetapkan tertinggal.