DPR-RI akhirnya memutuskan untuk mengesahkan peraturan Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau dana aspirasi.

Dana aspirasi menjadi area rawan korupsi, karena penyalurannya sulit dikontrol agar tepat sasaran oleh anggota DPR yang tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi…

Pemerintah tidak akan mengakomodasi Dana Aspirasi anggota DPR dalam RAPBN 2016 jika programnya berlainan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya memuluskan usulan pemberian dana aspirasi untuk daerah pemilihan dalam Rapat Paripurna. Bagaimana tanggapan Wakil Presiden?

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia menyatakan dana aspirasi DPR RI sebesar Rp11,2 triliun bakal lebih produktif bila digunakan untuk memberikan subsidi bunga bagi pelaku usaha…

Partai Nasional Demokrat (Nasdem) melalui Wakil Ketua Fraksinya Johnny G Plate mengatakan Dewan Perwakilan Rakyat hanya membuang waktu untuk membahas dan memproses dana aspirasi,…

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Golkar Wenny Haryanto menilai dana aspirasi Rp20 miliar per anggota dewan per tahun tidak perlu dipegang langsung oleh anggota dewan.nn

Kelompok partai pendukung Presiden Joko Widodo saat Pilpres 2014, Koalisi Indonesia Hebat, batal menggelar pertemuan dengan Presiden untuk membahas usulan dana aspirasi daerah…

Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Olly Dondokambe, mengatakan, fraksinya belum bersikap terkait dengan dana aspirasi atau Program Pembangunan Daerah Pemilihan (P2DP).

Rencana alokasi dana aspirasi DPR RI membetot perhatian publik. Tak ayal Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono angkat bicara.

Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) menilai bahwa usulan dana aspirasi sebesar Rp20 miliar per anggota DPR dalam RAPBN 2016 merupakan “permainan” para Anggota DPR…

Penjatahan dana aspirasi untuk Dewan Perwakilan Rakyat dianggap akan menimbulkan masalah karena pelaksana tugas pembangunan adalah pemerintah.