Dalam percakapan antara dua anggota Komisi V DPR yaitu Damayanti Wisnu Putranti dan Alamuddin Dimyati Rois berupaya untuk mencari proyek ke Menteri Perhubungan Ignasius Jonan…
Pemilik PT Cahaya Mas Perkasa So Kok Seng alias Aseng mengaku memberikan Rp2,5 miliar kepada Wakil Ketua Komisi V dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera Yudi Widiana Adia…
Direktur PT Sharleen Raya Hong Arta John Alfred mengakui ia memberikan dana untuk pelaksanaan pilkada di Jawa Tengah dan rapat kerja nasional (rakernas) PDI Perjuangan.
Dana aspirasi daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat mustahil dianggarkan dalam anggaran penerimaan dan belanja negara 2016 jika tak disepakati oleh kedua pihak,…
Partai Keadilan Sosial menilai Usulan Program Pembangunan Daerah (UP2DP) atau dana aspirasi justru menguntungkan masyarakat karena anggota dewan dapat membantu merealisasikan…
Di tengah munculnya wacana dana aspirasi, kita melihat betapa DPR telah "bekerja cepat" dalam membuat payung hukum untuk mengabsahkan adanya alokasi dana tersebut.
Juru bicara Partai Demokrat Didi Irawadi mendukung wacana penambahan dana bagi partai politik (parpol) untuk menghindari penyelewengan akibat minimnya sumber pendaanaan parpol,…
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menegaskan dana aspirasi sejauh ini sekadar urusan internal DPR karena baru disahkan dengan peraturan DPR. Menkeu tidak akan banyak…
Pemerintah mengisyaratkan bisa saja menolak alokasi dana aspirasi yang diajukan oleh dewan perwakilan rakyat dalam anggaran oenerimaan dan belanja negara 2016.
Partai politik pendukung pemerintah meyakini Presiden Joko Widodo akan menolak Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan atau dana aspirasi yang diusulkan oleh DPR.
Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Pol. Budi Waseso menilai positif dana aspirasi yang diusulkan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI, namun tak menutup…
Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) menyambut baik dana aspirasi anggota DPR yang akan digelontorkan langsung untuk pembangunan daerah pemilihan masing-masing…
Koalisi Indonesia Hebat meminta Presiden Joko Widodo untuk menolak Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan atau dikenal sebagai dana aspirasi, yang diajukan DPR maksimal…