Presidium KAMI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo menegaskan bahwa pihaknya mengambil sikap netral pada gelaran Pilpres 2024 mendatang.

Pihak Gatot Nurmantyo menilai bahwa argumentasi MK yang menyatakan pemberlakuan presidential threshold merupakan pendelegasian dari ketentuan Pasal 6A ayat 5 UUD 1945 tidak…

Gatot Nurmantyo dkk mengatakan bahwa bahwa kondisi demokrasi, ekonomi dan korupsi semakin buruk dan tidak terkendali di bawah kepemimpinan Jokowi.

Gatot mengatakan bahwa memiliki kedekatan dengan Sudi karena sama-sama pernah menjadi Pangdam V Brawijaya.

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya tidak heran dengan sikap Gatot. Sebab, hal itu selalu dimainkannya tiap bulan September.

Prabowo Subianto didesak angkat bicara terkait tudingan Gatot Nurmantyo yang menyebut hilangnya patung sejumlah tokoh penumpasan G30S/PKI sebagai indikasi TNI disusupi PKI.

Letjen Dudung membantah pernyataan Gatot Nurmantyo yang menyebut Kostrad melupakan peristiwa sejarah pemberontakan G30S/PKI tahun 1965.

Pangkostrad Dudung Abdurachman membantah tudingan dari Gatot Nurmantyo. Ia menilai tudingan itu sangat keji.

Fadli Zon mengatakan bahwa tidak bisa benda museum seenaknya diangkut atas permintaan seseorang, termasuk patung Soeharto di Museum Dharma Bhakti, Kostrad.

Mantan Panglima TNI Jenderal Purn Gatot Nurmantyo curiga ada upaya penghapusan sejarah pemberantasan PKI.

Kostrad menyampaikan klarifikasi terkait hilangnya sejumlah patung tokoh negara yang dipajang di Museum Darma Bhakti Kostrad.

Gatot Nurmantyo menyebut hilangnya patung Soeharto, Sarwo Edhie dan AH Nasution di Kostrad sebagai upaya penghapusan sejarah G30S/PKI.

Gatot Nurmantyo pernah didatangi oleh sejumlah kader Demokrat dan mengajaknya untuk terlibat dalam proses kudeta.

Selama lebih dari satu dekade, imbuhnya, seluruh panglima TNI mengubah persepsi negatif yang ditinggalkan ABRI.

Menurutnya, keadilan di Indonesia saat ini mulai pudar. Gatot memberi contoh pemeriksaan pendiri Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

Gatot menegaskan, bahwa dalam bernegara, termasuk berpolitik, tetap harus menggunakan nilai-nilai keagamaan.