Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) memperkirakan volume impor tekstil dan sepatu ilegal ke pasar domestik mencapai 2 juta pasang per hari.

Kemenperin mengungkap rencana untuk berbenah industri manufaktur, khususnya industri tekstil dan produk tekstil (TPT).

Kabar lara masih terus datang dari industri tekstil nasional yang belum lepas dari gempuran produk impor.

Tren penurunan permintaan produk tekstil dan pakaian jadi produksi dalam negeri diperkirakan masih akan terus terjadi hingga dua tahun ke depan.

Aliansi IKM dan Pekerja Tekstil Indonesia melaksanakan aksi unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Rabu (17/7/2024).

Mendag RI, Zulkifli Hasan atau Zulhas mendatangi kantor Jaksa Agung (JA) ST Burhanuddin untuk meminta bantuan penegakan hukum terkait impor ilegal

Wilayah Majalaya yang berada di sekitar Bandung, Jawa Barat pernah menjadi sentra produksi tekstil yang tersohor hingga ke luar negeri.

DPR RI meminta Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) untuk memeriksa impor tekstil China yang dicatat lebih rendah, sehingga banjir impor tak terdeteksi.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) seolah saling lempar persoalan banjir impor tekstil.

Penerapan tarif tinggi bea masuk tekstil asal China belum bisa menanggulangi banjir impor, selagi masih bercokolnya mafia impor.

Para importir seringkali menawarkan PI kepada para produsen, sebab proses verifikasi faktual tidak berjalan kepada importir umum.

Pemerintah mengungkap bakal ada investasi jumbo untuk sektor tekstil dari China. Padahal, saat ini sektor tekstil tengah tertekan akibat pasar terkikis impor.

Para pelaku usaha industri padat karya seperti tekstil mengingatkan pemerintah untuk fokus menerapkan restriksi impor, guna mendongkrak kinerja manufaktur.

Banyak produk tekstil impor tidak mengikuti aturan perpajakan hingga Standar Nasional Indonesia (SNI) yang dijual di pasar tradisional dan e-commerce.

Rugi Sri Rejeki Isman (SRIL) atau Sritex bertambah di kuartal I/2024 sebesar Rp242 miliar, dan akan mengurangi jumlah karyawan hingga 2025 akibat bisnis teksti

Menkeu Sri Mulyani akan merilis aturan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) untuk komoditas tekstil.