Wakil Presiden Jusuf Kalla menginstruksikan agar pengusutan dugaan kasus pemalsuan beras oleh PT Indo Beras Unggul (IBU) dilakukan secara cermat berdasarkan aturan yang berlaku.

Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron berpendapat, regulasi yang mengatur perberasan belum mengatur penuh terhadap aspek hilir. Sebaliknya, regulasi yang ada sebatas mengatur…

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Pol Mujiyono mengatakan pihaknya belum berhenti mendalami kasus dugaan beras palsu di Bekasi, Jawa Barat.

Pemerintah memastikan tidak ada beras sintetis yang beredar di pasar dalam negeri, seperti yang telah dilaporkan masyarakat ke Polsek Bantargebang, Bekasi pada 19 Mei 2015.…

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumut serta Balai Besar POM Medan meminta Kementerian Perdagangan segera mengeluarkan ciri-ciri resmi beras sintetis kepada masyarakat.…

Praktisi bahan kimia dari Petrodyne, sebuah perusahaan pemasok kemasan plastik, Harry Nazaruddin, membeberkan sejumlah kabar menyesatkan soal beredarnya beras plastik.

Sejak kabar beras plastik beredar di Kota Bekasi, toko beras di Jalan M. Yamin, Bekasi Timur menjadi sorotan. Sebabnya, toko tersebut adalah agen beras yang memasok ke pengecer…

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menerbitkan surat edaran kepada kepala daerah untuk mengusut tuntas siapa pelaku penyelundupan beras plastik. Surat tersebut bernomor 511.1/2646/SJ.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengaku tidak mengetahui pasokan beras sintetis yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan memerintahkan Dinas Perindustian dan Perdagangan setempat untuk gencar melakukan sidak di lapangan terkait temuan beras plastik atau sintetis.

Menteri Perdagangan Rachmat Gobel meminta jajarannya segera mengecek kebenaran adanya beras palsu yang beredar di masyarakat.

Badan Urusan Logistik (Bulog) Divisi Regional Riau dan Kepulauan Riau memastikan daerahnya bebas dari peredaran beras palsu.