Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) menolak gugatan PDIP soal Pencalonan Gibran sebagai wapres.

PTUN Jakarta menolak gugatan PDI Perjuangan (PDIP) terkait pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden terpilih pada Pilpres 2024.

Gayus mengatakan pihaknya menghormati langkah PTUN yang menunda sidang itu dari awalnya 10 Oktober menjadi 24 Oktober 2024.

PDIP menanggapi penundaan sidang putusan gugatan yang diajukan pihaknya kepada PTUN terkait pencalonan Gibran sebagai wakil presiden pada Pilpres 2024.

PTUN Jakarta menunda sidang putusan gugatan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang diajukan oleh Ketua Umum PDIP Megawati.

Ada banyak pendapat mengenai implikasi putusan PTUN ke pelantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden.

Jimly mengungkap jika gugatan pencalonan Gibran dikabulkan PTUN, maka hakimnya wajib ditangkap.

Pakar Hukum Tata Negara Jimly Asshiddiqie memperkirakan pelantikan Prabowo-Gibran akan berjalan lancar.

Pengamat Voxpol Center Research & Consulting mengungkapkan nasib dilantiknya Gibran Rakabuming sebagai Wapres ditentukan hakim PTUN pada 10 Oktober 2024.

Mahfud MD pesimistis Pengadilan Tata Usaha Negara alias PTUN Jakarta akan mengabulkan gugatan PDI Perjuangan (PDIP) terkait pencalonan Gibran Rakabuming Raka.

Pakar Hukum Tata Negara mengungkap skenario jika gugatan PDIP soal pencalonan Gibran diterima PTUN.

Pakar Hukum Tata Negara memberi komentar soal putusan PTUN atas gugatan yang diajukan PDIP soal pencalonan Gibran Rakabuming sebagai Wapres. Bakal tidak sah?

Lima kader PDI Perjuangan (PDIP) mengaku dijebak untuk memberikan tanda-tangan guna menggugat keabsahan Surat Keputusan alias SK Kepengurusan DPP PDIP.

Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang sedang dihadapi PDI Perjuangan (PDIP) tengah membuat riuh dan bisa berbuntut panjang.

Politisi PDIP Aria Bima buka suara soal gugatan terhadap SK Menkumham terkait dengan perpanjangan masa bakti kepengurusan DPP PDIP hingga 2025.

PDIP tengah menyelidiki dalang di balik empat kadernya yang mengajukan gugatan SK Kemenkumham terkait perpanjangan masa bakti kepengurusan DPP PDIP hingga 2025.