Perluasan mandat BPDPKS menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) membuatnya akan turut mengelola dana dari kelapa sawit, kakao, dan kelapa.

Pungutan ekspor (PE) oleh BPDPKS pada dasarnya bertujuan untuk peremajaan sawit rakyat (PSR) atau replanting, penelitian dan pengembangan

Kemendag resmi menetapkan harga referensi minyak sawit (CPO) periode Agustus 2024 sebesar US$820,11 per ton.

Harga referensi minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) periode April 2024 naik US$58,72 atau 7,3% dari periode Maret 2024.

Harga referensi CPO naik sebesar US$35,46 atau 4,48 persen dari harga referensi CPO pada periode 16-31 Juli 2023.

Rencananya, pembebasan pungutan ekspor CPO (crude palm oil) dan turunannya akan diperpanjang hingga akhir 2022.

Dengan pungutan ekspor gratis hingga Oktober 2022, bagaimana nasib dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS?

Kini saat harga minyak goreng mulai terkendali, giliran industri hulu dalam hal ini petani sawit yang kena getahnya.

Menkeu Sri Mulyani bicara tentang hasil dari kebijakan penghapusan pungutan ekspor CPO yang telah diberlakukan sejak 16 Juli 2022.

Pemerintah menetapkan tarif pungutan ekspor semua produk CPO dan turunannya menjadi US$0 pada 15 Juli—31 Agustus 2022.

Kebijakan pemerintah pusat menghapus sementara pungutan ekspor CPO memberikan angin segar bagi petani sawit.

Harga CPO global dilaporkan naik 5,82 persen usai dihapuskannya pungutan ekspor.

Kebijakan menggratiskan pungutan ekspor sawit hingga Agustus 2022 dikhawatirkan tidak dapat berjalan optimal karena batas waktu yang terlalu sempit.

Simak daftar produk kelapa sawit dan turunannya yang bebas pungutan pajak ekspor. CPO termasuk?

Ternyata ini alasan Menkeu Sri Mulyani gratiskan pungutan ekspor kelapa sawit dan turunannya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pajak atau pungutan ekspor kelapa sawit dan turunannya gratis hingga akhir Agustus 2022.