PPATK mengungkap bahwa transaksi yang terjadi pada rekening pengurus dan anggota parpol meningkat dengan pesat sepanjang 2022-2023 alias jelang Pemilu 2024
JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat siap menyusun mekanisme pengawasan pendanaan partai politik melalui anggaran pendapatan dan belanja negara agar lebih transparan dan akuntabel.
DENPASAR — Tata kelola penggunaan dana bantuan untuk partai politik akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Partai politik penerima dana bantuan wajib menyampaikan laporan…
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan Badan Pemeriksa Keuangan RI akan menjamin transpransi penggunan anggaran partai politik dari bantuan negara untuk meminimalkan…
Kasubdit Fasilitasi dan Kelembagaan Parpol Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Syamsudin mengatakan pemerintah telah menyiapkan dana…
Jatah dana bantuan keuangan partai politik atau parpol di Sumatra Selatan dari pemerintah provinsi itu mengalami lonjakan hingga 120% dibandingkan tahun lalu.
Partai politik (parpol) yang sudah mendapatkan bantuan keuangan dari anggaran negara (APBN/APBD) bakal mendapat sanksi administratif bila telat menyerahkan laporan pertanggungjawaban…
Kementerian Dalam Negeri menegaskan draf Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) atas revisi PP No.5/2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Parpol) telah dikirim ke Sekretariat…
Pemerintah tak berani menjamin kalau kenaikan dana partai politik (parpol) dari Rp108 per suara menjadi Rp1.000 per suara dapat meminimalisir praktik korupsi. Pasalnya, perilaku…
JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyerahkan hasil kajian mengenai bantuan pendanaan bagi partai politik kepada Presiden Joko Widodo. Intinya, parpol harus ditopang…
Wacana kenaikan dana bantuan partai politik (parpol) yang disampaikan pemerintah masih menunggu pandangan fraksi-fraksi pada pembahasan Rancangan Anggaran dan Pendapatan…
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menekankan penggunaan dana bantuan partai politik akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mempertanggungjawabkan alokasinya.