Posisi keseimbangan primer yang negatif, menurut Kantor Staf Presien, menyebabkan Indonesia masih mengambil utang baru untuk membayar cicilan utang eksisting.

Selama 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi, laju kenaikan industri manufaktur selalu di bawah pertumbuhan ekonomi, sehingga kontribusi manufaktur terus turun.

Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas UU No. 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) tengah menjadi sorotan publik.

Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko meyakini bubarnya organisasi Jamaah Islamiyah merupakan sesuatu yang positif.

Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menekankan bahwa secara pribadi turut menolak adanya wacana untuk melegalkan anggota TNI menjalankan bisnis.

Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko memastikan bahwa pihak Istana selalu optimistis bahwa buronan kelas kakap Harun Masiku dapat tertangkap.

Pemerintah bakal panggil para importir seiring dengan harga bawang putih mahal dalam beberapa waktu terakhir.

Kantor Staf Kepresidenan (KSP) membuka opsi penyesuaian HET beras imbas harga beras yang masih bertengger di level tinggi.

KSP Moeldoko meninjau ruangan Media Center dan KM Sinabung saat KTT ke-42 Asean 2023 di Labuan Bajo.

Kepala KSP Moeldoko meyakinkan bahwa pemerintah saat ini terus bekerja memastikan hasil dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta semua pihak untuk tidak main-main terhadap stok dan harga pangan jelang Nataru.

Moeldoko menyebutkan penyebab ekosistem industri sorgum tidak berkembang alias mandek.

Kepala BIN Daerah (Kabinda) Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Nugraha gugur dalam baku tembak dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB), Minggu (25/4/2021).

KSP mengapresiasi Mathlaul Anwar sebagai penggerak sektor pendidikan yang mandiri telah berkontribusi menerapkan nilai-nilai Pancasila.

Amien Rais dinilai tidak memiliki dasar yang kuat saat menuding ada pihak yang ingin mengubah masa jabatan presiden menjadi lebih panjang.

Karena bola revisi UU ITE dilemparkan ke DPR, pemerintah kini menggodok interpretasi atas ketentuan-ketentuan dalam UU tersebut.