Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memberi jawabankepada anggota DPRD DKI dalam sidang paripurna, Rabu (16/9/2015), alasan tak tercapainya realisasi penerimaan…
Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Reydonnyzar Moenek, mengatakan saat ini pihaknya menunggu Pemprov DKI dan anggota DPRD DKI untuk segera menyelesaikan…
Anggota DPRD DKI Jakarta mengkritik ucapan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang mengundang sebanyak-banyaknya orang dari luar daerah ke Jakarta.
Sejumlah pimpinan dewan dan anggota dewan pun kembali mencanangkan segera terselenggaranya forum Hak Menyatakan Pendapat (HMP) setelah mundur selama berbulan-bulan.
Ruangan kerja salah satu Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Abraham Lunggana atau yang dikenal dengan H. Lulung, yang terletak di Gedung DPRD DKI,…
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta akhirnya menggelar Sidang Paripurna Istimewa guna membahas kinerja Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menerima rapor merah dalam hasil rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) pada 2014.
Rapat paripurna DPRD DKI tentang agenda penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tahun anggaran…
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohammad Taufik menyatakan kewajiban hak angket sudah terpenuhi maka tinggal menunggu eksekusi kelanjutannya lewat hak menyatakan pendapat (HMP).
Setelah menetapkan dua tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan Uninterrupible Supply Power (UPS) dari unsur eksekutif Pemprov DKI Jakarta, kepolisian selanjutnya akan memeriksa…
Ketua Fraksi PPP Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Maman Firmansyah menyebut pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) belum sesuai.
Penaikan tunjangan perumahan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bisa dibatalkan bila tak menerbitkan Peraturan Daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja…
Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama mengaku menggunakan besaran uang operasional sebesar 0,12% dari total pendapat asli daerah. Menurutnya, uang operasional tersebut tidak…
Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama menyebutkan bahwa DPRD DKI salah menafsirkan hasil evaluasi APBD 2015 dari Kementerian Dalam Negeri yang mencantumkan lima perusahaan…