Kementerian Perhubungan menjamin akan gencar melakukan sosialisasi ke stakeholder terkait Over Dimension Over Load (ODOL)

Kerusakan jalan akibat mobilitas truk over dimension over load atau ODOL berimbas terhadap kenaikan biaya logistik.

KNKT memberikan usulan kepada pengusaha untuk mencegah truk ODOL beroperasi di jalan.

Bisnis, JAKARTA — Kementerian Perhubungan tengah merancang peta jalan Zero ODOL sebagai kebijakan larangan truk sarat muatan dan dimensi pada 2023.

Kebijakan zero ODOL akan tetap diberlakukan tahun ini sesuai rencana dan secara bertahap.

Apindo menilai Januari 2023 bukan waktu yang tepat untuk menerapkan kebijakan Zero ODOL.

Pengusaha sudah bersiap-siap melakukan penyesuaian sebelum Kebijakan Zero ODOL 2023 berlaku.

Apindo mengungkapkan kalangan pengusaha mengeluhkan kurangnya atensi pemerintah terhadap transisi ketentuan over dimension dan over load ODOL untuk logistik.

Upaya pemerintah menundukkan 'hegemoni' truk kelebihan muatan atau ODOL di jalanan justru menimbulkan dilema antara keselamatan dan tarif logistik.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memprediksi larangan truk sarat muatan atau over dimension over loading (ODOL) pada 2023 bakal disambut dengan penolakan.

Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) mengatakan bahwa faktor keselamatan menjadi pertimbangan pertama dalam pembahasan mengenai truk ODOL.

Kemenhub memastikan program pemberantasan truk ODOL akan dilakukan secara bertahap untuk mencegah dampak kenaikan harga.

Kementerian PUPR memperkirakan tanpa adanya truk ODOL, biaya pemeliharaan jalan bisa hemat hingga Rp7,45 miliar.

Tenggat waktu program Zero ODOL 2023 tinggal 2 bulan, tetapi belum ada gebrakan yang dilakukan untuk menghilangkan peredaran truk kelebihan muatan di jalan.

Kebijakan Zero ODOL yang diterapkan 2023 dinilai berisiko mengganggu pengusaha bermodal cekak.

Truk ODOL atau over dimension over loading sudah ada di Indonesia sejak 43 tahun silam.