Pemerintah tengah merancang kebijakan Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) bagi perkebunan kelapa, seiring dengan pendalaman hilirisasi.

Bupati Belitung Timur Burhanudin mengungkapkan wilayahnya baru mendapatkan DBH Sawit pada 2023 senilai Rp8,7 miliar dan pada 2024 senilai Rp7,68 miliar.

Sektor sawit menyetorkan pajak Rp50,2 triliun dan bea keluar atas ekspor Rp6,1 triliun sepanjang 2023.

Pelaku usaha bisa beradaptasi mengikuti perkembangan zaman. Misalnya, saat ini banyak konsumen yang lebih menyukai pesan via daring.

Ekonomi berpesan DBH sawit seharusnya digunakan untuk pengembangan infrastruktur eksternal yang terpengaruh oleh industri sawit itu sendiri.

Transparansi pemanfaatan DBH menjadi perhatian pemangku kepentingan di sektor perkebunan sawit dari sejumlah daerah setelah pemerintah mulai menggelontorkan anggaran 2023.

Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia mengaku telah lama menantikan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.91/2023 tentang Pengelolaan DBH Perkebunan Sawit.

Penyaluran DBH baru akan dilakukan setelah beleid turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 38/2023 tentang DBH Sawit tersebut rampung.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati akan mulai membayar insentif fiskal untuk pemda melalui transfer ke daerah (TKD) pada semester II/2023. 

Setiap daerah memperoleh dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBH CHT sesuai proporsinya masing-masing.

Berikut fakta mencengangkan yang diungkap Kemenkeu terkait kondisi Kabupaten Meranti. Simak penjelasannya.

Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu memberi jawaban menohok kepada Bupati Meranti usai disebut iblis dan setan.

Kemenkeu angkat bicara seputar polemik alokasi dana bagi hasil (DBH) Kepulauan Meranti.

Sri Mulyani menyebut bahwa pada 2022 pemerintah menetapkan DBH CHT senilai Rp3,87 triliun. Dengan UU HKPD, nilainya bisa menjadi Rp5,8 triliun.

Jawa Timur dan Kabupaten Pasuruan menjadi dua daerah dengan penerima DBH Cukai Hasil Tembakau terbesar di Indonesia.

Bisnis, JAKARTA — Untuk pertama kalinya pemerintah akan mengenakan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk perkebunan kelapa sawit sejalan dengan implementasi UU No. 1/2022 tentang Hubungan…