RPP Kesehatan memuat poin larangan iklan produk tembakau, hal inipun memperluas dampak pembatasan produk tersebut bagi sektor perekonomian.

Pro-kontra juga pada tataran kementerian, sebab RPP Kesehatan menggolongkan tembakau sebagai zat adiktif yang bakal dibatasi promosi maupun distribusi.

APTI berharap capres dalam Pemilu 2024 bisa pro terhadap petani tembakau.

Ketua Umum DPN APTI Agus Pamudji meminta pemerintah mempertimbangkan nasib petani apabila pasal kontroversional dalam RUU Kesehatan disahkan.

Diskusi mengenai aturan industri hasil tembakau (IHT) yang akan diatur dalam RUU Kesehatan terus mendapat penolakan dari sejumlah pihak.

RUU Kesehatan yang memasukan tembakau setara dengan narkotika dinilai bakal mematikan ekosistem industri, mulai dari petani hingga buruh.

Revisi PP 109/2012 tentang produk tembakau dianggp bernuansa pelarangan, sehingga mengancam ekosistem tembakau dan industri turunannya.

AMTI mengatakan uji publik revisi PP No. 109/2022 pada akhir Juli tahun ini yang dilakukan pemerintah tidak didahului komunikasi dengan industri terkait.

Meski pemerintah menolak melanjutkan pembahasan rancangan Undang-Undang Pertembakauan. Namun DPR tetap ngotot untuk melanjutkan pembahasan undang-undang tersebut.

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertembakauan dikhawatirkan akan bertabrakan dengan undang-undang lainnya, terutama UU tentang cukai dan kepabeanan.

Lembaga swadaya masyarakat meminta pemerintah menolak Rancangan Undang-undang (RUU) pertembakauan yang kembali diajukan DPR, untuk dibahas bersama.

DPR meminta kepada pemerintah untuk segera mengirimkan Surat Presiden (Supres) terkait dengan pembahasan RUU Pertembakauan yang telah masuk ke dalam program legislasi nasional…

Masa Sidang II 2016/2017 DPR ditutup dengan salah satu keputusan RUU Pertembakauan masuk daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2017. Para anggota dewan sepakat RUU…

Pembahasan RUU Pertembakauan harus komprehensif dari hulu hingga hilir agar petani tembakau berdaulat dan Indonesia tidak terjebak dalam sistem perbudakan modern.

Lembaga Legislatif menyatakan kampanye penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Pertembakauan yang saat ini tengah digodok oleh Parlemen sebagai propaganda yang berlebihan.

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertembakauan yang tengah bergulir di DPR RI menuai berbagai pandangan berbeda dari sejumlah kalangan, sehingga memakan waktu lama…