Mengapa pungutan cukai plastik dan minuman manis tak kunjung diterapkan? Benarkah ada pihak-pihak yang melobi pemerintah?

DPR RI bertanya-tanya siapa pelaku yang melobi pemerintah untuk menunda penerapan cukai plastik dan minuman manis pada tahun ini.

DPR RI bisa meminta KPK untuk mengejar pelaku yang melakukan lobi penundaan penerapan cukai plastik dan minuman manis.

Dirjen Bea Cukai Askolasi mengungkapkan alasan pihaknya belum juga terapkan pungutan cukai plastik dan minuman manis.

Dirjen Bea Cukai Kemenkeu buka suara soal rencana penerapan cukai plastik dan minuman manis pada tahun ini.

Kementerian Keuangan masih mengkaji rencana implementasi cukai plastik dan minuman manis. Apakah Kemenkeu akan memungut kedua cukai itu pada 2023?

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menugaskan Menkeu Sri Mulyani untuk memungut cukai plastik dan minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) pada 2023.

Konsumsi minuman berpemanis bakalan turun jika pemerintah menerapkan tarif cukai minuman manis sebesar 20 persen?

Usulan ekstensifikasi cukai terhadap minuman manis bukan barang baru. Rencana itu tertera dalam Peraturan Presiden (Perpres) 104/2021.

Banggar dan pemerintah menyepakati target penerimaan kepabeanan dan cukai 2023 naik Rp1,4 triliun dari usulan pemerintah.

Bea Cukai Kementerian Keuangan mengungkap potensi cukai minuman berpemanis di tengah viralnya EsTeh Indonesia.

Pemerintah bakal menerapkan cukai untuk minuman berpemanis dalam waktu dekat. Begini penjelasannya.

Rencana penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) sudah dimasukan di RAPBN 2023.

Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) merekomendasikan tarif cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MDBK) sebesar 20 persen.

Sebuah studi baru menemukan bahwa minuman manis dapat meningkatkan risiko kematian akibat kanker kolorektal.