HTN yang ditetapkan Bung Karno untuk mengenang lahirnya UU No.5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

Berikut berkas yang dibutuhkan untuk mengurus sertifikat yang hilang atau rusak.

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan akan menyelidiki sederet konflik agraria di Kalimantan Tengah.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) diagendakan melakukan penyerahan 10.323 sertifikat tanah elektronik.

Pontjo Sutowo menggugat antara lain Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto.

Gagasan itu muncul dari disertasi yang disampaikan Dirjen Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN Dalu Agung Darmawan.

Jokowi menyerahkan 3.000 sertifikat hak atas tanah secara langsung kepada masyarakat di provinsi Jatim, yaitu Sidoarjo, Malang dan Gresik.

ATR/BPN berupaya agar tanah untuk pembangunan IKN Nusantara senantiasa clean and clear, sehingga tidak ada tumpang tindih kepemilikan.

Kementerian ATR/BPN telah melakukan digitalisasi sebanyak 3 miliar dokumen pertanahan. Hal Ini dilakukan untuk mencegah terjadi penipuan, konflik antar tetangga terkair dengan…

Partai Ummat menemukan, dalam lima tahun terakhir telah terjadi 2.288 konflik agraria yang mengakibatkan 1.437 orang mengalami kriminalisasi,

Pemerintah menargetkan pada 2025 seluruh bidang tanah sudah terdaftar dalam PTSL. PTSL merupakan proses pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak…

Pembentukan Bank Tanah sebagai badan otonom atau independen merupakan amanah UU Cipta Kerja. Pemerintah menyediakan modal awal Rp2,5 triliun dari APBN untuk operasionalnya.

Pakar media sosial dari Drone Emprit Ismail Fahmi membongkar perbincangan terkait topik sertifikat tanah elektronik yang ramai di Twitter sejak beberapa hari lalu.

Warganet mempertanyakan kebenaran informasi yang menyebutkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan menarik seluruh sertifikat tanah asli atau yang berbentuk kertas milik warga…

Implementasi kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No 1/2021 tentang Sertifikat Elektronik.

Berikut contoh penampakan sertifikat tanah elektronik seperti tercantum dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No 1/2021.