Koalisi Pencinta Penyiaran Sehat Indonesia mendesak Badan Legislasi (Baleg) DPR RI membahas kembali draf revisi Undang-Undang Penyiaran agar lebih demokratis.

Balai Penyedia dan Pengelolaan Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika mengusulkan pengenaan pungutan dana penyiaran sebesar 5%.

JAKARTA — Balai Penyedia dan Pengelolaan Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) mengusulkan pengenaan pungutan dana penyiaran sebesar 5%.

Badan Legislasi DPR RI mengharapkan revisi Undang-undang Penyiaran memberikan keadilan bagi semua pihak dan tidak mematikan industri eksisting.

LPS hanya dikenakan Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi milik negara sebesar Rp40--Rp50 miliar per tahun dari setiap LPS. dibandingkan dengan dari Rp10 triliun per tahun…

Kementerian Komunikasi dan Informatika mencabut izin penyelenggaraan penyiaran (IPP) 18 radio yang belum mengajukan permohonan perpanjangan siaran

DPR mendesak Kementerian Komunikasi dan Informatika memperjelas payung hukum dan regulasi untuk memungut dana penyiaran dari seluruh lembaga penyiaran swasta atau LPS dalam…

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) minta Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk tidak gegabah dalam memungut dana penyiaran terhadap LPS sebelum ada legitimasi dari hasil…

KPI mengkritisi sikap Kemenkominfo yang berencana memperketat pemberian izin lembaga penyiaran baru yang akan bermain pada siaran digital karena akan membuat industri tersebut…

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mulai menguji proses pelayanan izin penyelenggaraan penyiaran secara elektronik, untuk memberikan kepastian bagi pelaku usaha.

Managing Director ANTV Otis Harijary mengungkapkan pihaknya akan tetap menjadikan tayangan serial sebagai andalan untuk meraih pangsa pasar upper penonton Indonesia.

Asosiasi industri radio tengah mempersiapkan rancangan lembaga sertifikasi profesi dan menyusun rancangan standar kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI) beberapa bidang…

DPR Mendesak KPI agar mengumumkan metode penilaiannya kepada publik terhadap izin penyelenggaraan penyiaran 10 Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) yang dinilai tidak transparan…

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) akan menyesuaikan tarif sewa biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi penyiaran terhadap seluruh lembaga stasiun televisi,…

DPR menilai sampai saat ini masih banyak masyarakat yang belum siap untuk melakukan migrasi siaran dari analog ke digital karena masih banyak masyarakat pelosok yang belum…