Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mulai menguji proses pelayanan izin penyelenggaraan penyiaran secara elektronik, untuk memberikan kepastian bagi pelaku usaha.
Managing Director ANTV Otis Harijary mengungkapkan pihaknya akan tetap menjadikan tayangan serial sebagai andalan untuk meraih pangsa pasar upper penonton Indonesia.
Asosiasi industri radio tengah mempersiapkan rancangan lembaga sertifikasi profesi dan menyusun rancangan standar kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI) beberapa bidang…
DPR Mendesak KPI agar mengumumkan metode penilaiannya kepada publik terhadap izin penyelenggaraan penyiaran 10 Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) yang dinilai tidak transparan…
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) akan menyesuaikan tarif sewa biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi penyiaran terhadap seluruh lembaga stasiun televisi,…
DPR menilai sampai saat ini masih banyak masyarakat yang belum siap untuk melakukan migrasi siaran dari analog ke digital karena masih banyak masyarakat pelosok yang belum…
Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran meminta Komisi Penyiaran Indonesia mengkaji ulang hasil evaluasi dengar pendapat terhadap 10 stasiun televisi besar Indonesia terkait…
Komisioner Komisi Informasi Pusat Evy Trisulo mengatakan rakornas tersebut merupakan tindak lanjut dari agenda Rapat Kerja Teknis yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat…
Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menyatakan masih menunggu pembaharuan rencana digitalisasi penyiaran Indonesia meski tetap berpegang…
Ketua Komite Independen Telekomunikasi Penyiaran Indonesia (KITPI) Heru Sutadi menyatakan sejatinya tarif BHP spektrum frekuensi tidak serta merta bisa diturunkan karena…
Harus diakui, regulasi penyiaran dan telekomunikasi di Indonesia memang telah lama mengalami kesemerawutan seperti terdapatnya kartel (pemusatan) kepemilikan, lemahnya infrastruktur,…
Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau menggelar evaluasi dengar pendapat (EDP) dengan pemohon izin yang diajukan oleh sejumlah pemegang usaha penyelenggaran penyiaran…
Pemblokiran anggaran TVRI sebesar Rp627 miliar dinilai telah mengganggu proses produksi penyiaran televisi publik tersebut dan menghambat perluasan area penyiaran pemberitaan.nn