Sejumlah pengusaha beranggapan jika peraturan baru yang dikeluarkan Kementerian Ketenagakerjaan yang berisikan upah minimum 2023 lebih berpihak kepada buruh.

Penerbitan Permenaker No.18/2022 tentang Penetapan Upah Minimun 2023 menuai polemik di kalangan pengusaha dan buruh.

Hingga 18 November 2022, Kemenkeu mencatat penyaluran BSU 2022 telah mencapai Rp7,68 triliun.

Berdasarkan Permenaker No.18/2022, kenaikan upah minimum 2023 maksimal 10 persen. Ini daftar 10 provinsi dengan UMP tertinggi.

Menteri Ketenagakerjaan telah menerbitkan peraturan terkait upah minimum 2023, kenaikan maksimal sebesar 10 persen. Begini respons serikat pekerja atau buruh

Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai kenaikan upah minimum tahun depan idealnya mencapai 11 persen.

Berikut besaran upah minimum provinsi (UMP) 2023 apabila mengalami kenaikan 10%, paling besar DKI Jakarta.

Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 ditetapkan naik tak lebih dari 10% dan akan diumumkan pada 28 November 2022.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) merespons sikap pengusaha dan buruh yang belum satu suara soal UMP 2023.

Kemenaker membocorkan UMP 2023 akan lebih tinggi jika dibandingkan 2022, tapi tidak sampai 13 persen.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyampaikan usulan no work no pay demi menekan PHK para pekerja.

Penetapan upah minimum tetap akan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 36/2021 tentang Pengupahan.

Dalam penyaluran bantuan subsidi upah atau BSU Tahap 7, pemerintah menyalurkan kepada 3,6 juta pekerja melalui PT Pos Indonesia.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyampaikan BSU Tahap 7 melalui PT Pos Indonesia terus berlangsung baru tersalurkan untuk 1,1 juta pekerja.

Terkait tuntutan kelompok buruh Jawa Tengah yang menginginkan kenaikan UMP sebesar 13 persen, itu dinilai tidak fair.